PENATEGAS – Upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah memasuki babak baru yang lebih progresif dan menyentuh akar persoalan.
Salah satu hambatan utama dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah ini ternyata masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditempati masyarakat.
Kondisi rumah yang memprihatinkan bukan hanya soal tempat berteduh, tetapi juga menyangkut martabat, kesehatan, dan masa depan keluarga.
Komitmen kuat itu ditegaskan Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, M.Si saat membuka Rapat Kerja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Donggala di Aula Kasiromu Kantor Bupati Donggala, Jumat (27/02/2026).
Dengan nada tegas, Gubernur Anwar Hafid menyatakan bahwa perbaikan rumah menjadi prioritas pertama dalam strategi pengentasan kemiskinan.
“Kalau mau selesaikan kemiskinan, pertama perbaiki dulu rumahnya,” tegas Gubernur di hadapan jajaran pemerintah provinsi dan Kabupaten Donggala.
Dalam forum konsolidasi tersebut, Gubernur memaparkan data yang bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Tercatat sebanyak 4.846 Kepala Keluarga kategori miskin ekstrem di Kabupaten Donggala yang harus segera dituntaskan.
Angka ini menjadi alarm sekaligus panggilan moral bagi seluruh pemangku kebijakan untuk bergerak cepat dan terukur.
Gubernur meminta agar dilakukan proses verifikasi dan validasi (verval) secara menyeluruh untuk mengidentifikasi keluarga yang tinggal di RTLH.
Data yang akurat akan menjadi dasar intervensi program bedah rumah sebagai langkah awal transformasi kehidupan masyarakat miskin.
“Ini yang harus kita kerjakan pertama untuk menyelesaikan kemiskinan,” lanjutnya, seraya menetapkan Donggala sebagai pilot project transformasi RTLH menjadi Rumah Layak Huni bagi kabupaten lain di Sulawesi Tengah.
Langkah ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi perubahan paradigma. Rumah layak huni diyakini menjadi fondasi utama bagi peningkatan kualitas hidup.
Dengan hunian yang sehat dan aman, masyarakat dapat lebih fokus pada pendidikan anak, produktivitas kerja, dan pengembangan ekonomi keluarga.
Selain fokus pada penanganan RTLH, Gubernur juga menekankan pentingnya konsistensi penggunaan DTSEN dalam perencanaan pembangunan berbasis data.
Menurutnya, setiap program harus tepat sasaran, efektif, dan efisien agar anggaran benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
Sebagai bentuk keseriusan, Gubernur Anwar Hafid hadir membawa seluruh Kepala Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dalam rapat kerja tersebut.
Pemerintah Provinsi ditegaskan sebagai supporting system yang siap menyelaraskan program 9 BERANI dengan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Donggala di bawah kepemimpinan Bupati Vera Laruni.
“Kami datang dengan perangkat daerah supaya kami punya pemahaman mau dibawa kemana Donggala ini sesuai maunya Ibu Bupati,” ujarnya.
Sebagai wujud konkret komitmen penanganan kemiskinan, Gubernur Anwar Hafid secara simbolis menyerahkan bantuan pangan 25-ton beras kepada Bupati Donggala untuk disalurkan kepada warga yang membutuhkan.
Rapat kerja daerah tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si jajaran Perangkat Daerah Kabupaten, serta unsur Forkopimda Donggala.
Transformasi RTLH menjadi rumah layak huni kini bukan lagi wacana, melainkan gerakan nyata.
Dari Donggala, harapan baru untuk Sulawesi Tengah dibangun dan dimulai dari rumah, untuk masa depan yang lebih bermartabat.
Baca Juga: https://penategas.id/gerakan-1-hari-1-juz-bagi-asn-sejalan-dengan-nilai-kearifan-lokal/
