PENATEGAS – Penjabat (Pj) Bupati Donggala, Moh Rifani, S.Sos., M.Si menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 dalam rangka penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Senin (6/5/2024).
Musrenbangnas yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan” dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri dari Kabinet Indonesia Maju, para gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia.
Pj Bupati Donggala, Moh. Rifani dalam keterangannya menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah melaksanakan Musrembang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di mana fokusnya meningkatkan transformasi sosial, akselerasi, ekspansi, dan transformasi pembangunan melalui digitalisasi.
Untuk itu, Moh Rifani akan segera menindaklanjuti hasil rekomendasi Musrenbangnas bersama jajarannya, khususnya dalam rangka menyiapkan Kabupaten Donggala sebagai daerah destinasi wisata bagi para darmakelana alias turis yang berasal dari Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Pj. Bupati Donggala mengungkapkan saat mengikuti Musrembang, Presiden RI, Djoko Widodo meminta para pejabat daerah untuk berhati-hati dalam pengelolaan fiskal dan perencanaan anggaran. “Jangan sampai ada satu rupiah pun uang yang meleset dari rencana yang sudah kita buat,” pinta Presiden.
Begitupun dengan skala prioritas, Kepala Negara mengimbau agar memprioritaskan apa yang telah direncanakan.
“Kita tahu saat ini semua negara takut dengan kenaikan harga minyak dan bunga pinjaman, karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal akan besar. Sekali lagi, kita harus hati-hati mengelola setiap rupiah yang kita miliki,” kata Pj Bupati Donggala mengutip ucapan Djoko Widodo.
Menurut Rifani, Jokowi mengatakan, pemerintah telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah namun belum ada sinkronisasi.
Oleh sebab itu lanjut Pj. Bupati Donggala, sinkronisasi penyusunan RKP tahun 2025 harus berdasarkan prinsip. sekali lagi, programnya harus in line, harus seirama, jangan sampai Pusat ke kanan dan daerah ke kiri, kehilangan kita, akan kehilangan, semuanya harus in line, semuanya harus seirama.
“Misalnya Pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengkonversi sawah menjadi properti, nggak sinkron namanya,” ucap Djoko Widodo.
Melalui kesempatan tersebut maka Pj. Bupati Donggala berupaya keras untuk melakukan gerak cepat untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Musrembang.