PENATEGAS — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tengah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025. Pemeriksaan ini telah berlangsung sejak awal Februari dan dijadwalkan berlanjut hingga awal Mei mendatang.
Proses audit tersebut dilakukan secara menyeluruh dan penuh ketelitian guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Pemerintah Kabupaten Donggala pun berharap dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi indikator tata kelola keuangan yang baik.
Hal ini disampaikan Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala, Hi. Hasan Nurdin, S.Pd., M.AP., CGCAE, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/04/2025).
Ia menjelaskan bahwa saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tengah menunggu hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan BPK.
“Dengan waktu pemeriksaan yang cukup panjang dan proses yang sangat teliti, kami optimistis hasilnya akan baik. Pemerintah daerah kini tinggal menunggu hasil evaluasi dari laporan keuangan masing-masing OPD,” ujar Hasan.
Inspektorat Kabupaten Donggala menaruh harapan besar agar hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 kembali menghasilkan opini WTP.
Menurut Hasan, capaian tersebut bukan hanya soal prestise, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional.
Ia juga mengungkapkan perjalanan panjang menuju perbaikan tata kelola keuangan daerah. Sejak menjabat sebagai Inspektur pada 2022, Hasan menyebut masih banyak temuan dalam hasil pemeriksaan, terutama pada aspek belanja modal dan lemahnya pengelolaan aset daerah.
“Pada awalnya, banyak catatan dari BPK terkait pengelolaan aset dan belanja modal yang belum optimal. Hal ini menjadi perhatian serius kami untuk segera dibenahi,” jelasnya.
Sejak tahun 2024, Inspektorat mulai melakukan pembinaan secara intensif terhadap seluruh OPD, khususnya dalam pengelolaan anggaran belanja modal. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di masing-masing perangkat daerah.
Langkah pembinaan yang berkelanjutan ini, lanjut Hasan, mulai menunjukkan hasil positif. Perbaikan secara bertahap terus dilakukan hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Donggala mampu meraih opini WTP pada 2024.
“Sejak saat itu, kami tidak berhenti. Pembinaan terus dilakukan secara konsisten agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik dari tahun ke tahun,” tambahnya.
Dengan proses audit yang masih berlangsung, Pemerintah Kabupaten Donggala berharap seluruh upaya perbaikan yang telah dilakukan dapat kembali membuahkan hasil maksimal.
Opini WTP diharapkan tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.
