PENATEGAS – Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, SE, bersama rombongan dari Pemerintah Kabupaten Donggala melakukan kunjungan resmi ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Senin (21/04/25).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Dr. Rustam Efendi serta beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diterima oleh pegawai Kementerian Bidang SDM Aparatur, Hesti dan Shasa di ruang kerja KemenPAN-RB.
Pertemuan yang bertujuan untuk mengkonsultasikan persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala.
Bupati Vera Elena menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah tengah menghadapi sejumlah tantangan terkait pengelolaan PPPK, khususnya dalam hal pembayaran gaji dan keberlanjutan pembiayaan ke depan.
“Kami datang untuk menyampaikan kondisi riil yang dihadapi daerah kami dalam hal penanganan PPPK, baik dari sisi administrasi maupun anggaran,” ujar Bupati Vera kepada jajaran pejabat KemenPAN-RB.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Donggala berkomitmen untuk memberikan hak-hak PPPK, namun memerlukan dukungan dan arahan dari pemerintah pusat agar pelaksanaannya sesuai regulasi dan kondisi fiskal daerah.
Salah satu poin penting yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah permohonan pertimbangan dari KemenPAN-RB agar pembayaran gaji bagi para PPPK yang telah bekerja dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“PPPK ini telah bekerja dan memberikan kontribusi nyata di instansi masing-masing. Namun, kami tidak ingin mengambil keputusan yang bertentangan dengan aturan. Oleh karena itu, kami minta arahan agar pembayarannya bisa dilakukan secara proporsional dan tidak membebani APBD secara berlebihan,” kata Bupati Vera.
Pihak KemenPAN-RB menyambut baik kedatangan dan inisiatif konsultatif dari Pemerintah Kabupaten Donggala. Mereka menegaskan bahwa pemerintah pusat memahami tantangan yang dihadapi daerah dan akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini dalam rapat koordinasi lintas kementerian terkait.
Pertemuan ini juga menjadi bagian dari upaya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal implementasi kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola ASN yang lebih efektif.
Bupati Donggala berharap, dari hasil konsultasi ini, akan diperoleh solusi yang tepat dan berkeadilan demi kesejahteraan PPPK serta kelangsungan pelayanan publik di Kabupaten Donggala.
Baca juga: http://DI PUNGGUNG BUMI TADULAKO (Part 1)
