PENATEGAS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui audiensi bersama Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (06/05/2026).
Tim Kementerian PANRB yang dipimpin Andi Rahadian diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, M.Si, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Novalina, MM.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dalam melakukan supervisi dan pendampingan guna mempercepat pembenahan sistem birokrasi di daerah.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa kehadiran Tim Kementerian PANRB memiliki arti penting bagi upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif, cepat, dan akuntabel.
“Kami berdiskusi dengan tim Kementerian RB dalam rangka supervisi dan pendampingan untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Tengah.
Ini dikomandoi oleh Ibu Sekda, dan tim hadir secara lengkap agar reformasi birokrasi berjalan semakin baik,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas kinerja di seluruh organisasi perangkat daerah.
Melalui pendampingan intensif dari Kementerian PANRB, pemerintah daerah optimistis mampu meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan. “Mudah-mudahan dengan pendampingan ini, Sulawesi Tengah bisa naik kelas,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kementerian PANRB, Andi Rahadian, menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung reformasi birokrasi.
Ia menilai sinergi yang dibangun antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan birokrasi yang modern dan berdaya saing.
“Kami berterima kasih atas dukungan Bapak Gubernur dan Ibu Sekda. Tugas kami untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja di provinsi maupun kabupaten/kota agar semakin baik,” ungkap Andi Rahadian.
Duta Besar LBBP RI untuk Kesultanan Oman dan Republik Yaman itu juga menegaskan bahwa penguatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas akan terus menjadi fokus utama pendampingan Kementerian PANRB di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, reformasi birokrasi yang berjalan optimal akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, percepatan pembangunan daerah, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Kami dari Kementerian PANRB selalu siap mendampingi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Audiensi tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.
Dengan dukungan pendampingan berkelanjutan dari Kementerian PANRB, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu menghadirkan sistem pemerintahan yang semakin profesional, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.
