PENATEGAS – Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperjuangkan hak-hak pekerja kembali ditegaskan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, saat menerima audiensi perwakilan aliansi mahasiswa dan aliansi buruh di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (14/05/2026).
Pertemuan yang berlangsung hangat namun penuh dinamika tersebut menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa dan buruh untuk menyampaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah serius di Sulawesi Tengah.
Mulai dari dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, pelanggaran hak pekerja, kecelakaan kerja, hingga lemahnya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), seluruh aspirasi disampaikan secara langsung kepada gubernur.
Mengawali dialog, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan permohonan maaf kepada para buruh karena tidak sempat hadir dalam agenda peringatan Hari Buruh 2026.
Ia menjelaskan bahwa saat itu dirinya tengah menjalani perawatan kesehatan di Jakarta.
Meski demikian, Anwar menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap persoalan masyarakat, khususnya isu ketenagakerjaan, tidak pernah berkurang.
Menurutnya, setiap aspirasi rakyat merupakan tanggung jawab yang harus didengar dan diperjuangkan oleh pemerintah daerah.
“Saya menunjukkan komitmen bahwa apa pun yang menjadi aspirasi masyarakat, itu menjadi kewajiban bagi saya untuk mendengar, kemudian mencarikan solusi sepanjang itu menjadi kewenangan saya,” tegasnya di hadapan peserta audiensi.
http://BACA JUGA: https://penategas.id/asn-dan-spirit-pengabdian-yang-membumi/
Dalam forum tersebut, gubernur juga mengakui bahwa berbagai persoalan yang disampaikan buruh dan mahasiswa merupakan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.
Ia menilai persoalan ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Saya tidak akan membantah apa yang disampaikan teman-teman, karena semuanya faktual.
Persoalan buruh ini memang sangat krusial dan saya butuh bantuan semua pihak untuk menyelesaikannya,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, Anwar Hafid menyatakan siap membentuk Satgas Ketenagakerjaan yang melibatkan pemerintah provinsi, serikat buruh, mahasiswa, serta unsur masyarakat sipil.
Satgas tersebut nantinya diharapkan menjadi wadah pengawasan dan penanganan berbagai persoalan ketenagakerjaan secara terpadu.
“Kita bentuk Satgas bersama. Jangan hanya Satgas PHK, tapi Satgas Ketenagakerjaan supaya seluruh persoalan buruh di Sulawesi Tengah bisa kita kawal bersama,” katanya dengan tegas.
Tak hanya itu, gubernur juga mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan sejumlah langkah penertiban terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan.
Langkah tersebut mencakup dorongan deportasi tenaga kerja asing ilegal hingga pemberian sanksi kepada perusahaan yang mengabaikan standar keselamatan kerja.
Menurut Anwar, perlindungan terhadap pekerja harus menjadi prioritas utama demi menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan di Sulawesi Tengah.
“Saya tidak punya keraguan sedikit pun untuk menindak perusahaan yang melanggar aturan.
Yang penting kita sama-sama mengawal agar hak-hak pekerja terlindungi,” tandasnya.
Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, mahasiswa, dan aliansi buruh untuk memperkuat pengawasan ketenagakerjaan serta memperjuangkan perlindungan pekerja secara berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
