PENATEGAS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai memetakan berbagai tantangan strategis dalam pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.
Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan anak tidak sekolah, hingga penguatan ketahanan pangan menjadi fokus utama di tengah tekanan efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Gedung Serbaguna Matano, Morowali, Kamis (13/05/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah kini memegang peranan strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh program prioritas nasional dapat berjalan efektif hingga menjangkau wilayah terpencil.
“Hari ini saya tidak hanya berdiri sebagai gubernur, tetapi juga mewakili pemerintah pusat di daerah. Fokus kita adalah memastikan program Asta Cita benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah,” tegasnya di hadapan para kepala daerah, pimpinan OPD, dan unsur Forkopimda.
Menurut Anwar Hafid, kebijakan efisiensi anggaran memang memberi tantangan tersendiri terhadap ruang fiskal daerah. Namun di sisi lain, hadirnya program-program nasional melalui Asta Cita justru menjadi penggerak penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia menilai, keberhasilan program prioritas nasional sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.
“Program nasional ini menjadi kekuatan penting bagi daerah. Karena itu, sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus diperkuat agar seluruh program berjalan tepat sasaran,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut, lanjutnya, bukan sekadar agenda rutin pemerintahan. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi dinamika global serta tantangan fiskal yang semakin kompleks.
“Keberadaan kita di Morowali hari ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya menyatukan kekuatan menghadapi dinamika global dan kebutuhan reformasi birokrasi,” ungkap Anwar Hafid.
Ia juga menyoroti dampak situasi global, mulai dari konflik geopolitik hingga ketidakstabilan harga minyak dunia yang turut mempengaruhi kondisi ekonomi nasional maupun daerah. Karena itu, stabilitas pembangunan daerah harus dijaga melalui koordinasi yang kuat dan respons cepat dari seluruh jajaran pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menekankan pentingnya sejumlah program prioritas Presiden RI yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti Program Koperasi Desa Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis.
Khusus Program MBG, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mempercepat penguatan layanan melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari target 307 unit SPPG, sebanyak 228 unit atau sekitar 74,26 persen telah beroperasi dan melayani sekitar 900 ribu siswa di 13 ribu sekolah di Sulawesi Tengah.
Tak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, program tersebut juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui pembukaan lapangan kerja baru. Saat ini, lebih dari 10 ribu relawan telah terlibat dalam mendukung pelaksanaan program di berbagai wilayah Sulawesi Tengah.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas pemerintahan demi memastikan seluruh program prioritas nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
