PENATEGAS – Wakil BupatiDonggala (Wabup), Moh. Yasin, S. Sos., M. Ap, menghadiri rapat pembahasan tentang implementasi Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang digelar Sekretariat Utama (Settama) BNN RI, secara virtual, Kamis (18/11).
Didampingi Asisten Satu Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala dan Kepala BNN Kabupaten Donggala, Wakil Bupati Donggala menyampaikan bahwa, pemerintah daerah, harus terlibat penuh untuk bersama-sama bersinergi dengan seluruh komponen berkaitan dengan penanggulangan penanganan narkoba.
“Saat ini Kabupaten Donggala adalah daerah yang paling rawan dimasuki narkoba. Karena, banyak pelabuhan kecil “Pelabuhan tikus”dan pelabuhan besar. Kita tidak bisa berpangku tangan dan membiarkan BNN untukmenyelesaikan sendiri permasalahan narkoba ini,” tegas Moh. Yasin saat menyampaikan sambutannya di Ruang Kasiromu, Kantor Bupati Donggala.
Untuk itu tambah Wabup, sepatutnya kita bergandengan tangan bersama-sama untuk mampu menyelesaikan atau mengurangi penyebarluasan narkoba sampai ke desa. “Beberapa tahun lalu ada sejumlah kepala desa di Kabupaten Donggala terlibat dalam penyebarluasan narkoba.
Wabup mengungkapkan, saat ini kasus pencurian cukup tren di sejumlah kecamatan. Diduga, ini adalah salah satu faktor dari penggunaan narkotika, karena para pengedar menjual barang haram ini dengan kisaran harga Rp. 20 ribu – 50 ribu.
“Artinya, mereka saja organisasi yang tidak teratur bisa kuat, apalagi kita organisasi teratur, kita ini organisasi yang punya kekuatan, aturan dan punya kekuasaan serta kewenangan masa kita dikalah oleh mereka-mereka yang tidak punya kekuatan terorganisir,” ucap Moh. Yasin.
Olehnya Wabup menegaskan, melalui rapat implementasi Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (P4GN), secara resmi tim terpadu akan menyurati pimpinan OPD, untuk memasukkan sejumlah program yang dapat disinergikan dengan program penanganan narkotika.
Melalui penegasan tersebut, akhirnya Kepala BNN Kabupaten Donggala, AKBP. Abire menyampaikanucapan terimakasih kepada Wabup yang telah memberikan motivasi dalam pelaksanaan penanganan pencegahan narkotika.
Dalam rencana aksi ucap AKBP. Abire, adabeberapa poin yang perlu dilaksanakan, termasuk sosialisasi, deteksi dini dilingkungan ASN dengan melakukan tes urine. “Memang ini yang selalu menjadi persoalan karena harus menggunakan anggaran,” kata Kepala BNN Kabupaten Donggala
AKBP. Abire berharap, setelah rapat masing-masing OPD segera buat rencana aksi daerah seperti yang dilaksanakan BNN Donggala bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Donggala untuk mengakomodir daerah yang diduga rawan terhadap narkoba.
Kepala BNN Donggala mengemukakan, banyak hal yang perlu kita buat dalam rencana aksi. Jika kita tidak prihatin siapa yang memikirkan, karena persoalan narkoba bukan hanya tanggung jawab BNN tapi tanggung jawab kita semua, BNN hanya diberi tugas pokok untuk melaksanakan tugas ini.
“Ini tanggung jawab kita bersama untuk memikirkan generasi kita dan saudara-saudara kita,” terang AKBP. Abire.
Ditempat yang sama sebagai Sekretaris Tim Terpadu P4GN Kabupaten Donggala, Kepala Badan Kesbangpol, Tafip,S. Sos. M. Si, menyampaikan upaya pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan peredaran narkoba adalah hadirnya Peraturan Daerah (PERDA)tentang narkoba dan SK tentang tim P4GN.
Pelaksanaan P4GN telah ditandatangani Bupati Donggala. ada tiga strategi yang perlu dijalankan sesuai amanat dari Permendagri No. 2, yaitu melaksanakan pencegahan, melaksanakan kegiatanpencegahan dan pemberantasan serta rehabilitasi.
Dari strategi tersebut diharapkan kepada Pimpinan OPD, agar membuat rencana aksi daerah yang nantinya diterjemahkan kepada rencana aksi masing-masing OPD.
Hadir dalam rapat rencanaaksi P4GN dan implementasi Inpres No. 2 Tahun 2020, Asisten Bidang Pemerintahandan Kesra beserta seluruh Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
