PENATEGAS — Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus memperkuat sektor infrastruktur, khususnya jaringan irigasi dan akses jalan, guna mendukung ketahanan pangan dan konektivitas wilayah.
Kepala Dinas PUPR Donggala, Moh. Syarief U. Hi. Moh. Arief, menegaskan bahwa berbagai program yang berjalan tahun ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta dukungan dari Balai Sungai dan Balai Jalan.
Menurutnya, sejumlah proyek strategis tengah dilaksanakan dengan nilai anggaran yang cukup signifikan.
Untuk sektor irigasi, program prioritas mencakup Daerah Irigasi Tonggolobibi dengan nilai sekitar Rp3 miliar, Daerah Irigasi Siboang sebesar Rp4 miliar, serta Daerah Irigasi Watatu senilai Rp2,5 miliar.
Seluruh proyek ini berada di bawah intervensi Balai Sungai sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan air bagi pertanian.
“Ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah dalam memastikan ketersediaan air bagi petani. Peran Balai Sungai sangat penting dalam memperkuat sistem irigasi kita,” jelas Syarief, saat ditemui di ruang kerjannya, Selasa (21/04/2026)
Selain irigasi permukaan, PUPR Donggala juga mendorong pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) melalui pembangunan sumur bor di area persawahan.
Satu unit sumur bor berkapasitas besar berdiameter 8 inci mampu mengairi sekitar 20 hingga 25 hektare lahan pertanian, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi bagi daerah yang mengalami kekeringan.
Pada tahun sebelumnya, intervensi penanganan sungai juga telah dilakukan di sekitar 16 titik dengan nilai kegiatan rata-rata Rp2 miliar per lokasi.
Wilayah tersebut tersebar di sejumlah desa seperti Desa Budi Mukti, Sibayu, Malino, Sipure, Simagaya, Mapane Tambu, Meli, Kamonji, Maleni, Tondo, Ujumbou, Lende, Saloya, hingga Desa Tonggolobibi
Tak hanya fokus pada irigasi, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan juga menjadi perhatian utama.
Balai Jalan turut melakukan penanganan di sejumlah titik strategis seperti Banawa Selatan, Labuan Toposo, serta wilayah Tonggolobibi.
Jembatan menjadi prioritas karena merupakan akses vital masyarakat, terutama saat terjadi bencana banjir yang kerap merusak infrastruktur.
“Ketika jembatan rusak, aktivitas masyarakat langsung terganggu. Karena itu, penanganannya selalu diprioritaskan agar konektivitas tetap terjaga,” ujarnya.
Ke depan, PUPR Donggala berencana kembali mengusulkan intervensi Balai Sungai untuk menangani sejumlah daerah irigasi yang terdampak banjir, seperti di wilayah Sumari dan Tompe.
Selain itu, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna mendapatkan dukungan lanjutan, terutama di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
Syarief menambahkan, meskipun kewenangan irigasi skala besar berada di tingkat pusat dan provinsi, pemerintah daerah tetap berkomitmen membantu melalui pembangunan irigasi desa.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan pertanian, terutama di musim kemarau.
“Yang terpenting, air tetap mengalir ke sawah masyarakat. Dengan begitu, lahan yang sempat kering bisa kembali produktif dan petani dapat merasakan hasilnya,” tutupnya.
