PENATEGAS – Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa pencairan THR bagi ASN memiliki tujuan utama untuk meningkatkan konsumsi domestik.
“Pencairan THR ini diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat, mempercepat perputaran ekonomi, dan memberikan dampak positif bagi sektor perdagangan dan jasa,” ujar Haryo dalam konferensi pers, Kamis (O6/03/25).
Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, pencairan THR ASN akan dilakukan tiga minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, sedangkan untuk pekerja swasta paling lambat satu minggu sebelum Lebaran. Dengan demikian, pencairan THR diperkirakan akan berlangsung pada Maret 2025.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa aturan mengenai THR dan gaji ke-13 telah disiapkan meskipun terdapat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran.
“Kami memastikan bahwa pencairan THR ASN tetap berjalan sesuai rencana dan aturan yang berlaku, meski ada kebijakan efisiensi. Kami juga tengah mengkaji mekanisme agar penyaluran THR ini berjalan optimal dan tepat sasaran,” jelas Rini.
Keputusan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran THR dalam jumlah besar mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak, terutama dari kalangan ASN yang mengandalkan tunjangan ini sebagai bagian dari kebutuhan finansial mereka menjelang Lebaran.
Selain itu, para pelaku usaha di sektor ritel dan jasa juga menyambut baik kebijakan ini, karena diperkirakan akan meningkatkan transaksi ekonomi di berbagai sektor.
Sementara itu, sejumlah ekonom menilai bahwa kebijakan ini dapat memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat.
“Pencairan THR dalam jumlah besar akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ekonom Universitas Indonesia, Bima Yudhistira.
Meskipun demikian, sejumlah pihak juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran secara bijak agar alokasi dana untuk THR tidak mengganggu program prioritas pemerintah lainnya.
Pemerintah diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pemberian tunjangan bagi ASN dengan kebijakan penghematan yang telah dicanangkan dalam rangka efisiensi anggaran negara.
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50 triliun, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional sekaligus membantu ASN dalam memenuhi kebutuhan mereka menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Baca Juga: Pemerintah Sulteng Luncurkan Program “Berani Sehat”, Jaminan Kesehatan Cukup dengan KTP
