PENATEGAS – Pemerataan dalam pemberian pembinaan serta bantuan pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta kembali menjadi sorotan.
Masyarakat berharap agar Direktorat Jenderal Pembinaan SMP serta para Kepala Bidang Pembinaan SMP di daerah tidak mengesampingkan peran penting sekolah swasta dalam mendidik generasi muda bangsa.
Dirjen Pembinaan SMP dan Kabid Pembinaan SMP memang memiliki tanggung jawab strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, baik melalui pembinaan fisik seperti penyediaan sarana dan prasarana (sapras), maupun pembinaan non-fisik seperti pelatihan dan pendidikan tenaga kependidikan (diklat).
Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan ketimpangan dalam pengalokasian anggaran, terutama terhadap sekolah swasta.
“Tidak menjadi masalah jika terjadi perbedaan persentase dalam alokasi bantuan, misalnya 70 persen untuk SMP negeri dan 30 persen untuk SMP swasta. Itu wajar, karena jumlah sekolah negeri memang lebih banyak,” ujar pendiri Lembaga Pengembangan Pendidikan Kabupaten Donggala (LPPKD), Hojianto, S.Pd., M.Si., M.Pd, mewakili masyarakat Desa Tolongano, Senin (28/04/25).
“Namun yang perlu dikhawatirkan adalah jika dalam satu tahun anggaran tidak ada sama sekali sekolah swasta yang menerima bantuan,” keluhnya.
Selama ini, satu-satunya bantuan yang diterima secara proporsional oleh semua SMP adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Bantuan ini penting, namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh, terutama di sekolah swasta yang sering kali memiliki keterbatasan anggaran mandiri.
Hojianto menegaskan, sekolah swasta memegang peran yang tidak kalah penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Banyak dari sekolah ini yang berdiri di daerah-daerah dengan akses pendidikan terbatas, menjadi alternatif utama bagi masyarakat.
Oleh karena itu, pemerataan dukungan dari pemerintah menjadi hal mendesak agar seluruh anak bangsa dapat memperoleh pendidikan yang layak.
Hojianto yang juga menjabat Badan Pengelola Harian (BPH) Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tomakaka Tiwikrama Kampus Donggala berharap, masukan dari ini dapat direspons secara bijak oleh seluruh pihak terkait.
“Baik sekolah negeri maupun swasta, sama-sama mendidik anak bangsa agar menjadi insan yang cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Sudah saatnya kita menghapus dikotomi antara keduanya dalam hal pembinaan dan dukungan pendidikan,” tuturnya
Dengan kebijakan yang adil dan inklusif, tujuan pembangunan pendidikan nasional dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan.
Baca Juga: http://Bupati Donggala Launching Program TAKE sebagai Komitmen Nyata untuk Lingkungan Berkelanjutan
