PENATEGAS – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Donggala, mengunjungi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.
Kunjungan study tiru di Kabupaten Kediri digelar guna melihat langsung pelaksanaan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang akan diterapkan di Kabupaten Donggala.
Kepala Dinas DP2KB Kabupaten Donggala, Drs. H. Lasamudia, M.Si mengisahkan, setibanya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, langsung menemui perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, Dra. Ernawati, M.M bersama sejumlah kepala bidang guna melaporkan maksud dan tujuan kedatangannya.
Setelah melakukan pertemuan di Kantor BKKBN Jawa Timur, Kadis DP2KB Donggala bersama Kepala Bidang KB dan kepala seksi langsung menuju Kabupaten Kediri.
Keesokan harinya (25/6), sebut Lasamudia, perjalanan dilanjutkan menuju UPTD Puskesmas Ngasem Kabupaten Kediri untuk melihat pelayanan KB MKJP. Di puskesmas tersebut, Kadis P2KB Donggala disambut oleh Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri, dr. Nurwulan Andadari, MMRS.
Setelah melakukan peninjauan pelaksanaan MKJP, IUD dan Implan langsung menuju Kantor Bupati Kabupaten Kediri untuk menerima materi tentang pelayanan KB MKJP di Kabupaten Kediri.
Lasamaudia menjelaskan, DP2KBP3A Kabupaten Kediri dijadikan study tiru, setelah dinas tersebut dapat merealisasikan pelayanan MKJP, 65 persen dari target yang ditetapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi (BKKBN) Jawa Timur, hingga bulan April 2022.
“Ini yang membuat kami sengaja mengunjungi Kabupaten Kediri untuk melihat langsung apa kiat DP2KBP3A Kabupaten Kediri, sehingga MKJP terealisasi hingga 65 persen pada April 2022,” ungkap Lasamudia di ruang kerjanya,” Jumat (10/6).
Kadis DP2KB menjelaskan, MKJP terdiri dari, Intrauterine Device (IUD) atau KB Spiral, Implan, Vasektomi dan Tubektomi. Untuk Kabupaten Donggala aseptor KB Vasektomi dan Tubektomi hingga bulan Juni 2022, baru mencapai, 0,6 persen.
“Ada lima calon aseptor Vasektomi dan Tujuh aseptor Tubektomi dari Kecamatan Dampelas, dalam waktu dekat akan diberikan pelayanan di rumah sakit di Kota Palu,” kata Lasamaudia.
Saat ini, Rumah sakit di Donggala belum bisa melayani calon aseptor Vasektomi dan Tubektomi. Pasalnya, untuk melayani calon aseptor MKJP ini, memerlukan Dokter Ahli Bedah dan Dokter Ahli Kandungan.
Untuk mengejar ketinggalan tersebut, sebaiknya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Donggala memiliki Dokter Ahli Kandungan dan Ahli Bedah agar calon aseptor MKJP tidak lagi melayani calon aseptor MKJP di Rumah Sakit Kota Palu.
“Kalau kita melayani calon aseptor Vasektomi atau Tubektomi di Rumah Sakit di Kota Palu, maka aseptornya masuk hitungan aseptor Kota Palu dan kita (DP2KB) Donggala hanya sebagai aseptor aktif,” terang Lasamudia.
DP2KB Donggala yang dipercayakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk memiliki kontrasepsi cukup dan aseptor KB di masing – masing alat kontrasepsi hampir mencapai target yang ditetapkan.
