PENATEGAS — Ketika sungai meluap dan air mulai mencari jalan ke permukiman, pilihan penanganannya kerap berujung pada bangunan fisik: tanggul, bronjong, normalisasi sungai, atau proyek pengamanan lainnya.
Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Donggala melihat ada cara yang jauh lebih sederhana dan murah yang selama ini kurang mendapat perhatian: menanam pohon di bantaran sungai.
Sekretaris BPBD Donggala, Sovyan, S.Kom., M.Si., mendorong pemerintah desa dan masyarakat menjadikan vegetasi sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko bencana.
Bambu, durian, hingga tanaman lokal dinilai dapat menjadi “infrastruktur hidup” untuk membantu memperkuat kawasan rawan banjir dan erosi.
“Kalau hanya pemerintah yang bergerak, tidak akan cukup. Harus ada gerakan mandiri dari desa,” kata Sovyan kepada PENATEGAS.ID di ruang kerjanya, Rabu (07/10/2026).
Menurut dia, persoalan banjir tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan proyek.
Panjangnya bentangan sungai membuat intervensi pemerintah memiliki keterbatasan.
Sungai Lariang, misalnya, membentang hingga ribuan meter. Menangani satu titik sementara titik lainnya dibiarkan tanpa perlindungan hanya akan menghasilkan solusi yang parsial.
Karena itu, desa-desa di sepanjang aliran sungai perlu mengambil peran. Penanaman bambu dapat menjadi langkah awal karena tanaman tersebut relatif murah, mudah diperoleh dan cepat tumbuh.
Bambu, kata Sovyan, dapat ditempatkan di bagian depan atau dekat bantaran sungai sebagai vegetasi penguat.
Di belakangnya, masyarakat bisa menanam pohon produktif seperti durian.
Di sinilah konsep mitigasi yang ditawarkan BPBD menjadi berbeda. Pohon tidak hanya diposisikan sebagai alat untuk menahan dampak bencana, tetapi juga sebagai aset ekonomi masyarakat.
“Kalau tanaman kayu sudah besar dan produktif, biasanya dipotong. Tetapi kalau durian, tidak. Pohonnya dipelihara, buahnya yang dimanfaatkan,” ujarnya.
Pendekatan itu sekaligus membuka ruang bagi pengembangan varietas lokal.
Sovyan menyebut sejumlah durian khas daerah yang memiliki karakteristik tersendiri dapat dikembangkan di kawasan yang sesuai.
Bagi dia, mitigasi semacam itu tidak membutuhkan teknologi rumit.
Yang dibutuhkan adalah kemauan pemerintah desa, masyarakat dan instansi terkait untuk bergerak bersama.
BPBD Donggala bahkan telah berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Palu-Poso terkait penyediaan bibit.
Selain bambu, tersedia berbagai jenis tanaman seperti pala, durian dan tanaman kayu lainnya.
Namun, persoalan tidak berhenti di sungai.
Di kawasan pesisir, ancaman lain mengintai: abrasi. Sovyan menyebut sejumlah wilayah mengalami kemunduran garis pantai akibat terus terkikis air laut.
Dalam kondisi semacam itu, pembangunan talud memang dapat menjadi pilihan, tetapi membutuhkan biaya besar dan tidak selalu menjamin persoalan selesai dalam jangka panjang.
Mangrove, menurut dia, layak dikembangkan sebagai alternatif berbasis ekosistem. “Kalau yang murah dan mudah, kenapa tidak menanam mangrove?” katanya.
Gagasan tersebut pada akhirnya membawa mitigasi bencana ke persoalan yang lebih mendasar: apakah masyarakat hanya menunggu pemerintah membangun benteng setelah bencana datang, atau mulai membangun perlindungan sebelum bencana terjadi?
Sovyan memilih pilihan kedua. Bambu, durian dan mangrove memang tidak memberi hasil dalam semalam.
Tetapi justru di situlah nilai mitigasi berbasis lingkungan: manfaatnya dibangun perlahan, dirawat masyarakat, sekaligus memberi keuntungan ekologis dan ekonomi.
Sebab menghadapi banjir dan abrasi bukan semata soal seberapa besar anggaran yang bisa dikeluarkan.
Kadang, perlindungan pertama justru tumbuh dari tanah dan dimulai dengan sebatang bambu.
