PENATEGAS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai menggeser cara pandang terhadap pembangunan jalan dan jembatan. Infrastruktur tak lagi sekadar dibangun untuk menghubungkan satu desa dengan desa lain, tetapi diproyeksikan menjadi jalur pengungkit ekonomi.
Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menyebut pembangunan Jembatan Wombo Kalonggo di Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, sebagai bagian dari strategi tersebut. Ia bahkan menyebut jembatan itu sebagai “tol desa” karena dinilai memiliki peran vital bagi mobilitas masyarakat.
Anwar Hafid menyampaikan hal itu saat meninjau pembangunan Jembatan Wombo Kalonggo, Minggu (04/10/2026). Menurut dia, pembangunan jembatan tersebut dilakukan pemerintah provinsi untuk membantu pemerintah kabupaten di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Ini sebenarnya jembatan jalan kabupaten. Tetapi karena kita membantu pemerintah kabupaten dalam kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, kita membantu pemerintah. Ini jalur yang sangat vital bagi masyarakat antara dua desa. Ini sama dengan Berani Lancar, namanya tol desa,” kata Anwar.
Jembatan tersebut bukan hanya menghubungkan Wombo Kalonggo. Infrastruktur itu diharapkan memperlancar konektivitas menuju Desa Wombo, Desa Wombo Mpanau, serta wilayah lain di sekitarnya.
Bagi Anwar, persoalan konektivitas tidak bisa dipisahkan dari agenda ekonomi. Jalan yang baik berarti biaya transportasi lebih rendah, distribusi barang lebih lancar, dan akses masyarakat terhadap pusat pelayanan menjadi lebih mudah.
Karena itu, pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan diarahkan agar tidak berhenti sebagai proyek fisik. Pemerintah ingin memastikan setiap akses baru memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang nyata.
Rencana yang lebih besar disiapkan pemerintah provinsi di kawasan Siniu. Anwar mengungkapkan rencana pengembangan konektivitas jalan yang menghubungkan Siniu dengan Pantolon.
Jalur tersebut dipandang penting karena Siniu diproyeksikan menjadi salah satu kawasan pengembangan industri, termasuk industri pengolahan baterai dan industri pendukung lainnya.
Artinya, pembangunan jalan mulai ditempatkan sebagai bagian dari persiapan kawasan ekonomi baru. Pemerintah tidak ingin pusat-pusat pertumbuhan hanya bergantung pada satu akses utama.
Anwar memberikan gambaran sederhana tentang tujuan pembangunan jalur alternatif tersebut.
“Kalau Kebun Kopi macet, bisa lewat Siniu, bisa lewat Sausu. Kira-kira begitu. Jadi, kita ingin membangun konektivitas yang memberikan pilihan akses bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Pilihan jalur, menurut dia, penting untuk mengantisipasi kepadatan sekaligus memperkuat hubungan antarwilayah. Infrastruktur diharapkan tidak hanya menjadi jalan keluar ketika terjadi kemacetan, tetapi juga membuka ruang baru bagi pergerakan barang, jasa, dan manusia.
Di hadapan masyarakat Tanantovea, Anwar juga memaparkan perkembangan sembilan program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau 9 BERANI yang telah berjalan hampir dua tahun.
Program Berani Cerdas, kata dia, telah memberikan manfaat kepada sekitar 47 ribu mahasiswa melalui pembiayaan pendidikan. Adapun Berani Sehat telah melayani sekitar 270 ribu masyarakat Sulawesi Tengah.
Anwar menekankan bahwa Berani Sehat dirancang untuk menjangkau masyarakat yang terkendala kepesertaan BPJS, termasuk warga yang belum memiliki BPJS, menunggak iuran, atau memiliki penyakit yang tidak ditanggung BPJS.
“Rakyat Sulawesi Tengah yang berobat, tidak memiliki BPJS, menunggak iuran BPJS, atau penyakitnya tidak ditanggung BPJS, bisa berobat karena ada Berani Sehat. Cukup dengan KTP,” katanya.
Menurut dia, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya jumlah proyek yang dibangun, tetapi seberapa besar beban masyarakat dapat dikurangi.
“Pemimpin harus mau mencintai rakyatnya terlebih dahulu dan mengurangi beban rakyatnya,” ujar Anwar.
Prinsip serupa, kata dia, diterapkan melalui Berani Lancar. Di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, pembangunan jalan dan jembatan tetap diarahkan pada wilayah yang dinilai paling membutuhkan.
Kunjungan ke Wombo Kalonggo juga dimanfaatkan Anwar untuk mendengar langsung aspirasi warga. Pemerintah provinsi membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan infrastruktur, pelayanan publik, hingga kebutuhan fasilitas umum.
Untuk pengaduan masyarakat, pemerintah menyediakan layanan Berani Samporoa melalui nomor 0811-6662-222 yang dapat diakses selama 24 jam.
Selain pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, pemerintah provinsi menyerahkan 1.500 paket sembako kepada masyarakat di tiga desa. Masing-masing desa menerima 500 paket.
Bagi pemerintah, pembangunan Wombo Kalonggo pada akhirnya bukan semata tentang sebuah jembatan. Infrastruktur itu menjadi bagian dari upaya memperpendek jarak antara desa dengan pusat ekonomi, sekaligus membuka kemungkinan lahirnya jalur-jalur pertumbuhan baru.
Jika rencana konektivitas Siniu-Pantolon terealisasi, jaringan tersebut berpotensi mengubah peta mobilitas kawasan. Dari “tol desa” di Wombo hingga jalur alternatif menuju kawasan industri, pemerintah sedang mencoba membangun satu hal yang selama ini kerap menjadi persoalan di daerah: akses yang benar-benar membuka peluang.
Turut hadir Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Ny. Sry Nirwanti Bahasoan, Anggota DPRD Kabupaten Donggala Mas Ali, S.AP. (Purn. TNI), Camat Tanantovea, pimpinan OPD Provinsi Sulawesi Tengah, kepala desa dan BPD dari Desa Wombo, Wombo Kalonggo dan Wombo Mpanau, kepala dusun, ketua karang taruna, ketua majelis taklim, dewan adat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat.
