PENATEGAS – Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) serta Majelis Hukum dan HAM (MHH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Dampak Industri Tambang terhadap Munculnya Penyakit Masyarakat” di Aula Hotel Metro, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Jumat (07/08/2026).
Kegiatan itu melibatkan Pemerintah Kabupaten Morowali, DPRD Morowali. Hadir pula tokoh adat, pemerhati sosial, tokoh Masyarakat dan akademisi, unsur pimpinan Muhammadiyah Sulteng, dan pimpinan daerah se Sulteng, serta pemangku kepentingan lainnya. FGD dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Afridin, S.H., M.SA, mewakili Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf.
Dari Muhammadiyah, yang hadir saat itu, Ketua PP Muhammadiyah HM. Busyro Muqoddas, ketua LHKP PP Muhammadiyah, Prof Ridho Al-Hamdi, yang juga Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta Ketua MHH PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo.
Ridho Al-Hamdi mengatakan, FGD tersebut bukan sekadar mengidentifikasi persoalan di kawasan industri, tetapi juga membangun dialog berbasis data untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan.
Sementara itu, Busyro Muqoddas menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat dan warga dalam mengantisipasi dampak aktivitas industri yang ada di Morowali.
“Setiap persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan kehidupan sosial, harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Busyro juga menyatakan Muhammadiyah siap memberikan pendampingan kepada Pemkab Morowali melalui kajian akademik, pendampingan kebijakan dan rekomendasi strategis.
Sementara Asisten III Pemkab Morowali Afridin mengapresiasi inisiatif Muhammadiyah dengan menggelar FGD tersebut. Ia mengakui sektor pertambangan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan tersebut harus diikuti perhatian terhadap kualitas hidup masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi, tetapi juga dari sehat atau tidaknya masyarakat yang hidup di sekitar kawasan industri,” katanya.
Dalam diskusi, sejumlah persoalan turut mengemuka, di antaranya kualitas lingkungan, kasus ISPA, perubahan sosial, layanan kesehatan serta hubungan antara perusahaan dan masyarakat.
Perwakilan DPRD Morowali sekaligus Ketua Kerukunan Masyarakat Kecamatan Bahodopi, Yopi Sabara, turut menyampaikan masukan berdasarkan kondisi masyarakat di kawasan lingkar tambang Bahodopi.
FGD tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk mendorong pembangunan industri yang produktif, sehat, aman, berkeadilan dan berkelanjutan.
