PENATEGAS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bergerak cepat mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah pusat.
Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), langkah konkret langsung dilakukan dengan menggelar Rapat Teknis Pengusulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai tindak lanjut hasil Rapat Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri pada Senin (06/07/2026).
Rapat teknis yang berlangsung pada Selasa (07/07/2026) tersebut diikuti seluruh Dinas Perumahan dan Permukiman kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Forum itu menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemerintah daerah dalam mempercepat pemenuhan target pembangunan dan renovasi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Usai rapat, Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Akris Fatta Yunus, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, agar seluruh pemerintah daerah bergerak serentak mengoptimalkan pelaksanaan program perumahan nasional.
Menurut Akris, salah satu keputusan strategis yang dihasilkan dalam rapat adalah percepatan penginputan data By Name By Address (BNBA) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ke dalam aplikasi MyPMP. Langkah tersebut menjadi syarat utama untuk memenuhi kuota Sulawesi Tengah yang ditargetkan memperoleh bantuan bagi 5.977-unit rumah pada tahun 2026.
“Hasil rapat menghasilkan sejumlah langkah strategis, salah satunya mendorong percepatan penginputan data BNBA Rumah Tidak Layak Huni ke dalam aplikasi My PMP agar target kuota Provinsi Sulawesi Tengah dapat terpenuhi,” ujar Akris.
Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Donggala itu menegaskan bahwa kualitas dan kelengkapan data menjadi faktor penentu dalam proses penetapan penerima bantuan oleh pemerintah pusat.
Karena itu, seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta segera menyelesaikan proses verifikasi lapangan serta memastikan seluruh data yang diusulkan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa batas akhir penyampaian usulan dari pemerintah kabupaten dan kota ditetapkan hingga 11 Juli 2026.
Waktu yang relatif singkat tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal agar tidak ada kuota bantuan yang terlewat.
“Kami berharap seluruh daerah bergerak cepat sehingga kuota Sulawesi Tengah dapat terpenuhi secara optimal dan masyarakat yang membutuhkan segera memperoleh manfaat dari program ini,” katanya.
Akris menjelaskan, pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memiliki keterkaitan erat dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu BERANI Sejahtera melalui program BERANI Bedah Rumah.
Program tersebut menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan, khususnya bagi keluarga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Sasaran utama program adalah masyarakat yang masuk dalam kelompok ekonomi terbawah berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni Desil 1 hingga Desil 4. Kelompok tersebut meliputi masyarakat sangat miskin, masyarakat miskin, kelompok rentan miskin, hingga masyarakat hampir miskin yang masih memerlukan intervensi pemerintah.
“Realisasi Program BERANI Bedah Rumah difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui renovasi rumah tidak layak huni. Dengan program ini, masyarakat akan memiliki kesempatan menempati rumah yang lebih aman, sehat, dan layak,” ungkapnya.
Lebih jauh, Akris optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta pemerintah kabupaten dan kota akan menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian target Program 3 Juta Rumah di daerah.
Ia menilai program tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi investasi sosial yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah.
Dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid, percepatan pelaksanaan Program BERANI Bedah Rumah diharapkan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi ribuan keluarga yang selama ini mendambakan hunian yang layak, sehat, dan bermartabat.
Langkah cepat yang kini dilakukan menjadi bukti bahwa pembangunan perumahan rakyat terus menjadi salah satu prioritas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
