PENATEGAS – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan bahwa penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong tidak boleh berhenti meskipun masa tanggap darurat telah berakhir.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan seluruh proses pemulihan akan terus berjalan hingga masyarakat benar-benar kembali menjalani kehidupan secara normal.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Pasca Gempa di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (02/07/2026).
Rapat koordinasi membahas perkembangan penanganan bencana pasca gempa yang terjadi pada 16 Juni 2026, meliputi evaluasi masa tanggap darurat, persiapan masa transisi menuju pemulihan, percepatan pendataan kerusakan, hingga strategi rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat terdampak.
Dalam arahannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa perubahan status dari masa tanggap darurat ke masa transisi hanyalah mekanisme administratif.
Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan seluruh warga terdampak tetap memperoleh perlindungan, bantuan, dan kepastian pemulihan dari pemerintah.
“Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apa pun statusnya. Mau status tanggap darurat, transisi, atau status lainnya, itu sesungguhnya hanya istilah administratif.
Yang paling penting, penanganan terhadap masyarakat tidak boleh menurun. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus tetap kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih,” tegas Gubernur.
Ia menekankan bahwa keberhasilan tahap rehabilitasi sangat bergantung pada validitas data. Karena itu, seluruh pemerintah daerah dan instansi terkait diminta mempercepat sekaligus memastikan akurasi pendataan kerusakan rumah, tingkat kerusakan, serta kebutuhan masyarakat agar seluruh bantuan dan program rehabilitasi tepat sasaran.
“Persoalan utama kita adalah data. Saya ingin memastikan apakah data yang kita miliki sudah lengkap dan valid, termasuk tingkat kerusakan rumah masyarakat. Karena ketika kita masuk tahap pemulihan, semuanya akan bergantung pada data yang akurat,” ujarnya.
Selain validasi data, Gubernur juga menginstruksikan agar pembangunan hunian sementara (huntara) menjadi prioritas utama, khususnya bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat rumah mereka mengalami kerusakan berat.
Menurutnya, huntara yang dibangun bukan lagi berupa tenda darurat, melainkan bangunan semi permanen yang layak dihuni dalam jangka waktu cukup panjang sembari menunggu pembangunan hunian tetap.
“Tentu yang paling mendesak sekarang adalah hunian sementara. Bukan lagi tenda, tetapi huntara semi permanen yang bisa digunakan masyarakat dalam waktu cukup panjang.
Jangan sampai bantuan pembangunan berhenti di tengah jalan karena hal itu dapat memicu keresahan masyarakat. Sebelum pembangunan selesai, harus ada kepastian bantuan lanjutan atau alternatif pembiayaan lain,” katanya.
Berdasarkan data infografis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 4.210-unit rumah terdampak gempa bumi. Dari jumlah tersebut, 4.012-unit berada di Kabupaten Sigi, 92 unit di Kabupaten Parigi Moutong, 18 unit di Kabupaten Poso, dan 88 unit di Kota Palu.
Adapun berdasarkan tingkat kerusakan, tercatat 2.551-unit rumah mengalami kerusakan ringan, 1.195-unit rusak sedang, dan 266-unit mengalami kerusakan berat yang membutuhkan penanganan prioritas melalui pembangunan hunian sementara sebelum memasuki tahap rekonstruksi.
Sementara itu, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi kini telah memasuki masa transisi menuju pemulihan, namun seluruh pekerjaan yang belum terselesaikan selama masa tanggap darurat tetap dilanjutkan.
Ia mengungkapkan, gempa bumi mengakibatkan tiga korban jiwa di Kabupaten Sigi, sementara 266 rumah rusak berat menjadi fokus utama percepatan pembangunan huntara.
Selain penanganan permukiman, pemerintah daerah juga terus memulihkan berbagai infrastruktur dasar. Akses jalan menuju wilayah Lembah Tongoa kini telah kembali dapat dilalui kendaraan, sementara distribusi air bersih di sejumlah wilayah terdampak terus diperbaiki agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi.
“Kami memang sudah masuk masa transisi, tetapi seluruh pekerjaan yang belum selesai saat masa tanggap darurat tetap kami lanjutkan. Fokus kami sekarang adalah percepatan pemulihan agar masyarakat bisa segera kembali beraktivitas normal,” ujar Rizal.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sigi Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si., Wakil Bupati Parigi Moutong H. Abdul Sahid, S.Pd., Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Ir. Asbudianto, S.T., M.Si., AIFO-P, Kepala Stasiun BMKG, unsur Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan bencana di Sulawesi Tengah.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga masyarakat terdampak gempa dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak, akses pelayanan dasar yang pulih, serta kepastian kehidupan yang lebih baik pascabencana.
