FPKB Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas, Dukung Program Pembangunan Pemprov Sulteng  

Daerah65 Dilihat
PENATEGAS – Ketua Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPKB), Randir L. Taepo, mengajak seluruh elemen masyarakat Sulawesi Tengah untuk terus menjaga stabilitas daerah dan memperkuat semangat persatuan demi mendukung percepatan pembangunan yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido.

Menurut Randir, suasana yang aman, damai, dan kondusif merupakan modal utama bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sulteng membutuhkan ketenangan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Jangan sampai energi kita habis pada hal-hal yang tidak terlalu substansial, sementara masyarakat justru membutuhkan perhatian pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur,” ujar Randir di Kota Palu, Minggu (21/6/2026).

Ia menegaskan bahwa masyarakat Kaili memiliki warisan nilai luhur berupa filosofi Nosarara Nosabatutu yang berarti bersaudara dan bersatu. Filosofi tersebut, menurutnya, harus terus menjadi pedoman dalam menjaga harmoni sosial di tengah berbagai dinamika yang berkembang.

Randir juga menanggapi sejumlah kritik yang menyebut keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hanya sebatas slogan. Menurutnya, anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat karena pemerintah telah menyediakan berbagai saluran komunikasi resmi yang dapat diakses masyarakat.

Selain mekanisme keterbukaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menghadirkan program BERANI Samporoa sebagai ruang komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah.

“BERANI Samporoa dibuka selama 24 jam. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan, aspirasi, kritik, maupun saran secara langsung melalui nomor WhatsApp 0811-666-2222. Ini menunjukkan bahwa Bapak Gubernur Anwar Hafid sangat terbuka dan ingin mendengar langsung suara rakyat,” jelasnya.

Menurut Randir, istilah Samporoa dalam budaya Kaili memiliki makna saling menyapa, saling mendengar, dan membangun komunikasi yang baik. Karena itu, keberadaan kanal tersebut menjadi simbol nyata komitmen pemerintah untuk mendekatkan pelayanan sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.

“Jika pemerintah telah menyediakan kanal aspirasi yang aktif selama 24 jam, tentu masyarakat dapat menilai sendiri sejauh mana komitmen keterbukaan itu dijalankan,” katanya.

http://Baca Juga: https://penategas.id/2026/06/21/ribut-ketika-haram-berbentuk-makanan/

Lebih lanjut, Randir menilai berbagai program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan hasil yang dirasakan masyarakat. Hingga pertengahan tahun 2026, Program BERANI Cerdas tercatat telah diikuti lebih dari 18 ribu putra-putri Sulawesi Tengah yang mendaftar untuk memperoleh bantuan pendidikan.

Sementara itu, Program BERANI Sehat membantu masyarakat ber-KTP Sulawesi Tengah yang belum memiliki BPJS Kesehatan maupun yang mengalami tunggakan iuran agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan.

Di sektor infrastruktur, Program BERANI Lancar juga terus menunjukkan progres positif. Salah satunya melalui keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghimpun komitmen dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai sekitar Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang untuk mendukung pembangunan sejumlah ruas jalan strategis tanpa membebani APBD.

“Ini adalah kerja nyata yang sedang berlangsung. Kritik tentu penting dalam demokrasi, tetapi jangan sampai persoalan yang tidak mendasar justru menimbulkan kegaduhan dan mengganggu konsentrasi pembangunan daerah,” tegas Randir.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk terus menjaga semangat Nosarara Nosabatutu, memperkuat persaudaraan, serta mendukung setiap upaya pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Daerah ini milik kita bersama. Mari kita rawat kebersamaan dan persaudaraan. Jika ada kekurangan, sampaikan melalui ruang yang telah disediakan. Namun ketika pemerintah bekerja untuk rakyat dan membuka diri terhadap aspirasi masyarakat, maka sudah sewajarnya kita memberikan dukungan. Sulteng membutuhkan ketenangan dan kebersamaan untuk terus bergerak maju,” pungkasnya.