PENATEGAS – Suasana penuh khidmat menyelimuti pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Transmigrasi, Senin (18/5/2026).
Momentum tersebut bukan sekadar agenda seremonial pergantian jabatan, melainkan menjadi simbol kuat komitmen pemerintah dalam mempercepat agenda Transformasi Transmigrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, adaptif, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam pelantikan tersebut, Abdul Ghofar, S.E., M.E resmi dipercaya menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), sementara Dr. I Gede Made Wirabrata, S.Si., Apt., M.Kes., MM., MH dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi, SDM dan Reformasi Birokrasi.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam arahannya menegaskan bahwa amanah jabatan bukan hanya tentang posisi dan kewenangan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta seluruh aparatur di lingkungan kementerian.
Menurutnya, tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks dan membutuhkan langkah cepat, terukur, serta penuh ketulusan dalam bekerja.
Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta segera bergerak menjawab berbagai persoalan strategis, mulai dari penguatan tata kelola keuangan negara, optimalisasi pengelolaan aset, hingga reformasi birokrasi yang menyentuh budaya kerja dan kualitas pelayanan publik.
“Yang dibutuhkan bukan hanya program, tetapi solusi konkret yang bisa segera dirasakan manfaatnya oleh seluruh pegawai dan masyarakat,” tegas Menteri Transmigrasi.
Pesan tersebut menggambarkan bahwa transformasi di tubuh Kementerian Transmigrasi tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan fisik kawasan transmigrasi, tetapi juga menyentuh pembenahan sistem kerja, penguatan sumber daya manusia, serta pembentukan budaya organisasi yang sehat dan melayani.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan dinamika pembangunan nasional, Menteri Transmigrasi juga menekankan pentingnya menghadirkan birokrasi yang efektif, profesional, dan tetap produktif.
Pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar mampu mendukung program pembangunan secara optimal.
Sementara itu, penguatan organisasi dan SDM diarahkan untuk membangun semangat kebersamaan sebagai satu keluarga besar Kementerian Transmigrasi. Nilai kolaborasi, integritas, loyalitas, dan pelayanan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih modern dan humanis.
Pelantikan ini pun menjadi penanda penting bahwa Transformasi Transmigrasi tengah bergerak menuju arah yang lebih matang dan berkelanjutan.
Tidak hanya membangun kawasan dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga membangun manusia, etos kerja, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia.
Dengan semangat baru yang dibawa para pejabat yang dilantik, diharapkan Kementerian Transmigrasi semakin hadir sebagai institusi yang responsif, profesional, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi penggerak pembangunan yang berkeadilan di berbagai wilayah tanah air.
