PENATEGAS – Kabupaten Donggala masuk sebagai salah satu daerah yang memiliki Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi di Indonesia.
Hal tersebut terungkap setelah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah daerah dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta, Senin, (23/06/25).
Tomsi menekankan bahwa tingginya IPH bukan sekadar angka statistik, melainkan realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ini bukan hanya masalah data. Masyarakat merasakan betul kenaikan harga. Maka harus diupayakan sekeras-kerasnya agar IPH bisa ditekan,” ujarnya dengan tegas.
Berdasarkan data Kemendagri, di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat dua kabupaten masuk dalam tiga besar dengan IPH tertinggi secara nasional. Kedua kabupaten tersebut adalah Kabupaten Donggala (3,3 persen) dan Kabupaten Poso (2,96 persen).
Selain dua daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Bombana (3,77 persen), Lamongan (3,32 persen) dan Kabupaten Buton sebanyak (2,87 persen) juga masuk sebagai daerah dengan tekanan inflasi tertinggi secara nasional.
Tomsi menginstruksikan pemerintah daerah untuk secara aktif memantau dan menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar.
Komoditas yang mendapat sorotan antara lain beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng. Kenaikan harga pada bahan pangan tersebut menjadi penyumbang utama melonjaknya IPH.
“Pemantauan harga harus dilakukan setiap hari, terutama menjelang hari besar atau musim paceklik. Koordinasi antara dinas perdagangan, pertanian, dan pihak kepolisian juga harus diperkuat untuk mencegah penimbunan dan permainan harga,” tambahnya.
Ia juga meminta setiap kepala daerah menghidupkan kembali Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara aktif dan terstruktur. Pemerintah pusat akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap upaya-upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh masing-masing daerah.
Dengan tekanan harga yang semakin nyata di masyarakat, Kemendagri berharap intervensi cepat dan tepat dari pemerintah daerah mampu menstabilkan situasi. “Harga yang stabil adalah kunci ketenangan sosial dan keberlanjutan ekonomi daerah,” pungkas Tomsi.
Langkah pengendalian inflasi ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat dampaknya sangat langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat luas, terutama di daerah-daerah yang rentan.
Baca Juga: http://UGM Toreh Sejarah Baru di Donggala, Mahasiswa KKN PPM Siap Bangkitkan Desa Toale dan Limboro
