Realisasi DAK DPPKB Donggala Dinilai Rendah

Daerah77 views

PENATEGAS – Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui anggaran Dana Alokasi khusus (DAK) tingkat Kabupaten Donggala Tahun 2023 di gelar di ruang pertemuan Kantor Kecamatan Banawa Rabu (06/09/23).

Kegiatan yang diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB), Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Satuan Tugas (Satgas Stunting) Kabupaten Donggala membahas tentang realisasi penggunaan anggaran tahun 2023.

Kadis DPPKB Donggala, Drs. H. Lasamudia Dalili mengatakan, rapat koordinasi yang digelar merupakan kegiatan yang penting, karena akan menentukan langkah strategis dalam rangka penanganan stunting yang juga merupakan program nasional, sehingga diharapkan bisa dilakukan secara baik dan terkoordinir.

“Bapak Ibu sekalian rapat koordinasi ini merupakan hal yang penting, hal yang strategis. Saya kira untuk menyatukan persepsi, langkah gerak kita dalam rangka penanganan stunting yang merupakan prioritas nasional, karena merupakan prioritas yang harus kita lakukan secara baik dan terkoordinir, tidak boleh sendiri sendiri,” tegas La Samudia.

Dalam penjelasannya, Kadis DPPKB Donggala berkilah bahwa kabar terkait realisasi DAK Kabupaten Donggala baru 0 persen pelaksanaannya sampai dengan tanggal 06 September 2023.

“Keadaan yang sebenarnya tidak demikian. Ini hanya kesalahan teknis. Selama ini pelaksanaan DAK sudah dilaksanakan, namun belum di input ke dalam Morena. Sampai dengan bulan September, realisasi DAK Donggala sudah di kisaran 20,25%, dan juga sementara ini sudah ada dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban untuk dana sekitar 900 jutaan, sehingga realisasi DAK bisa bertambah,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Tenny C. Soriton, S. Sos., M.M menyampaikan bahwa rapat koordinasi DAK Tingkat Kabupaten Donggala diharapkan perlu adanya tindak lanjut. Karena, DAK Fisik dan Non Fisik harus terserap dan terlaksana dengan tujuan tepat sasaran.

Menurut Tenny dalam rakor yang tak kalah pentingnya adalah tidak hanya realisasi namun bisa dipertanggungjawabkan, tuturnya.

“Ini yang perlu saya sampaikan, kegiatan yang kita laksanakan hari ini adalah rapat koordinasi seperti yang pak kadis blg tadi ada dana dana yang sudah turun dan KB yang perlu kita tindak lanjuti karena yang kita harapkan nanti bapak ibu sekalian, DAK fisik dan Non Fisik di tahun 2023 ini betul – betul terserap dengan baik. Perlu saya ingatkan penyerapan perlu diikuti pelaksanaan dan evaluasi yang baik agar bisa betul – betul terserap, terlaksana, tujuannya tepat sasaran dan apa yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan karena ini yang paling penting bukan hanya realisasi saja tapi bagaimana kita bisa berikan pertanggungjawaban dengan baik.” tegas Tenny.
.

Sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Tenny meminta Kepala Dinas DPPKB Donggala agar serapan DAK di Donggala bisa dikawal dan dimaksimalkan, hal ini akan menjadi permasalahan jika realisasi DAK rendah angka stunting pun semakin naik.

“Bapak ibu sekalian, perhatian khusus bagi pak kadis, bapak ibu kepala bidang betul – betul dilihat agar nanti jangan sampai realisasi kita ini rendah, jangan nanti stunting kita tiba – tiba naik, kita tidak tahu. Mudah – mudahan turun, jangan nanti realisasi rendah stunting naik, nah ini jadi permasalahan bagi kita bapak ibu sekalian,” terang Tenny.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Irmawati, SE. M.M. Menurut Irmawati,  realisasi Dana Alokasi Khusus merupakan tanggung jawab bersama. Kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dimasukkan ke kabupaten dalam bentuk laporan.

“Sangat – sangat disayangkan jika realisasi DAK di Kabupaten Donggala sudah ada namun belum terlaporkan di Aplikasi MORENA,” ucap Irmawati.

Irmawati mengemukakan, realisasi dana alokasi khusus tidak lepas tanggung jawab bersama. Kegiatan itu diberikan untuk dilaksanakan kemudian masuk ke kabupaten sebagai bahan laporan.

“Tadi Pak Sekdis sudah menyampaikan untuk Kabupaten Donggala realisasi itu sudah ada, tapi ternyata sangat disayangkan hanya karena pelaporan, jadi kita tidak boleh menganggap enteng pelaporan, karena tidak dilaporkan di Morena maka tidak ditau bahwasanya sudah ada realisasi Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Donggala, jelasnya.

Diakhir penyampaiannya Irmawati meminta DPPKB Donggala percepat realisasi anggaran dan kegiatan menjadi perhatian bersama mulai dari OPD hingga tenaga lini lapangan. Pentingnya koordinasi dan komunikasi antar mitra turut membantu kelancaran program Bangga Kencana di wilayah Donggala. (***)

News Feed