PENATEGAS – Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (20/11/25), menjadi sorotan penting dalam pembahasan ulang struktur APBD 2026.
Agenda rapat kali ini difokuskan pada penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap perubahan nota penjelasan Wali Kota atas Rancangan Perda APBD 2026, menyusul penyesuaian signifikan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD).
Rapat ini merupakan kelanjutan dari Paripurna sebelumnya pada 18 November 2025, di lokasi yang sama, ketika Wali Kota menyampaikan perubahan nota penjelasan atas Raperda APBD 2026.
Koreksi besar pada postur anggaran dilakukan setelah adanya penurunan TKD sekitar Rp1 triliun — penurunan terbesar dalam lima tahun terakhir.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri, didampingi Wakil Ketua Yono Suherman, Muhammad Taqwa, Budiono, dan Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo. Hadir pula jajaran Forkopimda, OPD, stakeholder, serta tamu undangan lainnya.
Dalam penjelasannya, Wakil Wali Kota Bagus Susetyo menerangkan adanya perubahan besar dalam struktur RAPBD 2026 setelah turunnya alokasi TKD berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S62-PK-2025 tertanggal 23 September 2025.
Pendapatan daerah yang semula diproyeksikan Rp3,83 triliun menyusut menjadi Rp2,95 triliun. Penurunan terbesar berasal dari pendapatan transfer pusat, yang merosot dari Rp2,25 triliun menjadi Rp1,36 triliun. Rinciannya:
Dana bagi hasil pajak turun Rp158,92 miliar, Dana bagi hasil SDA turun Rp767,97 miliar dan Dana alokasi umum turun Rp130,17 miliar. Total koreksi mencapai Rp1,057 triliun.
“Penurunan ini bahkan lebih besar dibandingkan masa pandemi ataupun saat penyesuaian Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” ujar Bagus. Dengan kondisi ini, belanja daerah juga harus diturunkan dari Rp4,28 triliun menjadi Rp3,36 triliun.
Pemkot pun memfokuskan belanja pada kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur kota, termasuk program pengendalian banjir dan peningkatan layanan air bersih. Penguatan UMKM, pariwisata, ketahanan pangan, dan percepatan tata kelola digital tetap menjadi prioritas.
Di sisi lain, pembiayaan daerah menyesuaikan dengan penurunan estimasi SILPA dari Rp450 miliar menjadi Rp407,2 miliar. Meski ruang fiskal menyempit, Bagus optimistis kerjasama seluruh pihak akan mampu menjaga stabilitas pembangunan.
“Kita tetap mencari sumber PAD baru, termasuk dari retribusi, dan sedang menyiapkan kemungkinan penyelenggaraan event nasional untuk menambah pendapatan daerah,” ungkapnya.
Dalam penyampaian pandangan umum, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Yusri, memberikan apresiasi atas kesigapan Pemerintah Kota Balikpapan dalam merespons kebijakan Kementerian Keuangan terkait alokasi sementara TKD 2026.
Menurutnya, langkah cepat Pemkot menunjukkan keseriusan menjaga stabilitas perencanaan anggaran di tengah tekanan fiskal nasional.
“Pemkot melakukan penyesuaian intensif agar efisiensi yang ditempuh tetap tepat sasaran tanpa mengorbankan program vital,” ujar Yusri.
Fraksi Golkar juga mendukung upaya optimalisasi anggaran dan penyesuaian belanja sesuai kemampuan fiskal daerah. Ia menilai Pemkot telah menunjukkan ketangguhan dalam menjaga kualitas layanan publik di tengah keterbatasan alokasi pendapatan.
Melalui pandangan umumnya, Fraksi Golkar berharap penataan ulang kebijakan anggaran dapat memperkuat tata kelola fiskal serta menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Balikpapan.
Mereka juga menegaskan perlunya memastikan efisiensi tidak mengurangi esensi program prioritas, terutama pelayanan dasar masyarakat.
Baca Juga: https://penategas.id/knmp-poncosari-siap-ubah-stigma-kampung-nelayan-jadi-fondasi-ekonomi-pesisir/
