Gelar dan Kontrak Sosial Kemanusiaan
Oleh: Dr. H. Suaib Djafar, M.Si
(Budayawan Sulawesi Tengah)
PIDATO Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di hadapan para wisudawan Universitas Trisakti, bukan sekadar sambutan seremonial yang lazim terdengar dalam prosesi wisuda. Di tengah suasana akademik yang penuh kebanggaan, beliau justru menghadirkan refleksi yang sangat mendalam: “Gelar adalah kontrak sosial dengan kemanusiaan.”
Kalimat ini sederhana, tetapi mengandung makna filosofis yang sangat kuat. Ia bukan hanya menyentuh dimensi akademik, melainkan juga menyentuh dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan yang selama ini sering terlupakan dalam dunia pendidikan modern.
Hari ini, kita hidup di tengah masyarakat yang cenderung mengukur keberhasilan dari simbol formal: titel panjang di belakang nama, ijazah dari kampus ternama, hingga status sosial yang melekat pada profesi tertentu. Pendidikan kemudian dipersempit hanya sebagai alat mobilitas sosial dan ekonomi. Akibatnya, gelar akademik kerap berhenti sebagai simbol prestise, bukan sebagai alat pengabdian.
Di sinilah letak pentingnya pesan moral yang disampaikan Gubernur Anwar Hafid. Ia mengingatkan bahwa gelar akademik bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal tanggung jawab sosial. Seorang sarjana sejatinya tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki empati sosial dan integritas moral.
Pandangan ini sesungguhnya sejalan dengan filosofi pendidikan humanistik yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh proses pendidikan.
Paulo Freire, seorang filsuf pendidikan asal Brasil, pernah menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh hanya melahirkan manusia yang pandai berpikir, tetapi juga manusia yang mampu memanusiakan manusia lainnya. Pendidikan harus membebaskan, bukan sekadar menghasilkan tenaga kerja yang terampil namun miskin kepekaan sosial.
Karena itu, gelar akademik sesungguhnya adalah amanah moral. Ia merupakan legitimasi sosial yang diberikan masyarakat kepada seseorang untuk menggunakan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan bersama. Gelar bukan sekadar pengakuan atas kemampuan akademik, melainkan janji untuk menghadirkan manfaat.
Dalam konteks ini, wisuda bukanlah akhir perjalanan pendidikan.
Wisuda justru merupakan awal dari pengabdian panjang kepada masyarakat. Ketika toga dilepas dan ijazah disimpan rapi, sesungguhnya dimulailah ujian yang sesungguhnya: bagaimana ilmu itu diimplementasikan dalam kehidupan nyata.
Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Kampus setiap tahun melahirkan ribuan sarjana baru. Namun, bangsa ini sering kali kekurangan figur yang memiliki integritas, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Kita menyaksikan bagaimana ilmu pengetahuan kadang kehilangan ruh kemanusiaannya. Ada yang menggunakan kecerdasannya untuk memperkuat ketimpangan, memanipulasi kekuasaan, bahkan merusak lingkungan demi kepentingan ekonomi sesaat.
Karena itu, pernyataan “gelar adalah kontrak sosial dengan kemanusiaan” menjadi sangat relevan di tengah situasi bangsa hari ini. Ia mengingatkan bahwa ilmu tanpa moralitas dapat melahirkan kerusakan yang lebih berbahaya daripada kebodohan itu sendiri.
Di Sulawesi Tengah, pesan ini memiliki makna yang sangat strategis. Daerah ini dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan keragaman budaya yang luar biasa. Namun pada saat yang sama, daerah ini masih menghadapi tantangan besar: kemiskinan, kesenjangan pembangunan, kerusakan lingkungan, serta problem sosial lainnya.
Karena itu, Sulawesi Tengah membutuhkan generasi muda terdidik yang tidak hanya mengejar karier pribadi, tetapi juga memiliki komitmen membangun daerahnya. Sarjana-sarjana muda harus hadir sebagai agen perubahan yang mampu menjembatani ilmu pengetahuan dengan realitas sosial masyarakat.
Kita membutuhkan intelektual yang tidak tercerabut dari akar budayanya. Pendidikan modern tidak boleh menjadikan generasi muda kehilangan identitas lokal dan nilai-nilai kearifan tradisional. Justru ilmu pengetahuan harus menjadi alat untuk memperkuat budaya, menjaga harmoni sosial, dan membangun kemandirian daerah.
Dalam tradisi masyarakat Nusantara, termasuk budaya Sulawesi Tengah, ilmu selalu dipandang sebagai cahaya kehidupan yang membawa kemanfaatan bagi sesama. Orang berilmu dihormati bukan karena gelarnya semata, tetapi karena pengabdiannya kepada masyarakat. Nilai ini yang sesungguhnya ingin ditegaskan kembali oleh Gubernur Anwar Hafid.
Di era globalisasi dan kompetisi yang semakin keras, manusia mudah terjebak pada individualisme dan pragmatisme. Pendidikan pun sering diarahkan hanya untuk memenangkan persaingan pasar kerja. Akibatnya, banyak lulusan perguruan tinggi yang hebat secara akademik tetapi rapuh secara moral dan sosial.
Padahal, tantangan masa depan tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual. Dunia membutuhkan manusia-manusia yang memiliki kepedulian sosial, kemampuan berkolaborasi, serta keberanian memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Krisis lingkungan, kemiskinan, konflik sosial, hingga degradasi moral tidak bisa diselesaikan hanya dengan teori di ruang kelas. Semua itu membutuhkan kehadiran manusia yang berempati dan berintegritas.
Karena itu, pidato Gubernur Anwar Hafid di Universitas Trisakti sesungguhnya adalah panggilan nurani bagi seluruh lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Sebuah pengingat bahwa ilmu pengetahuan harus berpihak pada kemanusiaan.
Gelar akademik memang penting, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana gelar itu memberi manfaat bagi orang lain. Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seberapa panjang titel seseorang, melainkan seberapa besar kontribusinya bagi kehidupan.
Maka, para wisudawan sesungguhnya sedang memikul amanah besar. Gelar yang mereka sandang hari ini bukan hanya kebanggaan pribadi dan keluarga, tetapi juga harapan masyarakat dan bangsa. Gelar itu adalah janji moral untuk menghadirkan perubahan, menebarkan empati, dan memperjuangkan kemaslahatan bersama.
Sebab sejatinya, pendidikan yang paling mulia bukanlah pendidikan yang menghasilkan manusia hebat untuk dirinya sendiri, melainkan manusia yang mampu menghadirkan manfaat bagi sesama. Dan di situlah makna terdalam dari sebuah gelar: kontrak sosial dengan kemanusiaan.
