PENATEGAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menggelar Rapat Paripurna, Senin (24/11/2025), yang kali ini menjadi Paripurna ke-7 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026.
Berbeda dari biasanya, rapat berlangsung di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan, H. Alwi Al Qadri, S.P.
Rapat dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Wali Kota Balikpapan H. Bagus Susetyo, unsur Forkopimda, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah.
Kehadiran para tokoh strategis ini menandai pentingnya agenda utama rapat, yakni membahas penyesuaian rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 menyusul penurunan signifikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang disebut mencapai sekitar Rp 1 triliun.
Dalam paparannya, Wakil Wali Kota Bagus Susetyo menegaskan bahwa meskipun ruang fiskal menyempit, Pemkot Balikpapan tidak akan mundur dari komitmen menjalankan program prioritas masyarakat.
“Meskipun ada penurunan, kami akan fokuskan kembali prioritas APBD 2026 agar program-program strategis tetap berjalan,” tegas Bagus. Ia juga mengapresiasi masukan DPRD yang dinilainya sebagai bukti pengawasan berjalan efektif. “Kami ingin terus bekerja secara konstruktif agar anggaran 2026 dapat dilaksanakan dengan optimal,” ujarnya.
Pemkot memastikan sejumlah program pelayanan dasar tetap aman, termasuk alokasi 20 persen anggaran pendidikan, bantuan BPJS Kelas 3 non-upah, distribusi seragam sekolah gratis, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur, pemeliharaan sekolah, penanganan banjir, dan peningkatan layanan air bersih juga tetap menjadi fokus pembangunan kota.
Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang menjadi sorotan sejumlah fraksi, Pemkot menjelaskan bahwa Silpa tahun ini muncul akibat perubahan anggaran yang telah disetujui lebih cepat pada Agustus. “Silpa itu pasti ada. Namun sudah kami rencanakan dan mudah-mudahan bisa langsung digunakan pada awal tahun 2026,” jelas Bagus.
Ia memastikan pemantauan ketat akan dilakukan agar seluruh program berjalan tepat sasaran, terutama dalam kondisi fiskal yang lebih menantang.
Rapat Paripurna ke-7 ini juga menjadi tindak lanjut dari Paripurna sebelumnya (18 dan 20 November 2025), di mana fraksi-fraksi DPRD menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih tajam.
Dengan turunnya TKD hingga Rp 1 triliun, langkah-langkah penyesuaian dianggap mutlak agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik esensial.
Seluruh proses pembahasan APBD 2026 ini berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. DPRD dan Pemkot menargetkan pembahasan berjalan cepat, efektif, dan tepat waktu.
Rapat paripurna pun ditutup dengan harapan bahwa APBD 2026 dapat disahkan sesuai jadwal, sekaligus mampu menjawab tantangan fiskal sambil tetap mendorong pembangunan dan pelayanan terbaik bagi warga Kota Balikpapan.
