PENATEGAS — Dalam agenda masa reses sidang pertama tahun 2025, Anggota DPR RI Komisi III, Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H., melaksanakan kegiatan tatap muka dan silaturahmi bersama masyarakat Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Rabu (15/10/25).
Kunjungan tersebut menjadi ajang penting bagi masyarakat setempat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus berdialog langsung dengan wakil rakyat asal Sulawesi Tengah.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Camat Sindue Tobata beserta mantan camat,para kepala desa se-Kecamatan Sindue Tobata, tokoh agama, ulama, tokoh masyarakat, pemuda, dan ibu-ibu majelis taklim, yang menyambut kedatangan Sudding dengan hangat.
Dalam sambutannya, Dr. Sarifuddin menyampaikan apresiasi atas undangan masyarakat Desa Oti, khususnya kepada tokoh masyarakat setempat, Suryawati Hosari, yang akrab disapa Cimei berperan besar dalam terselenggaranya pertemuan tersebut.
“Saya baru saja dari Jakarta, dan begitu mendapat undangan dari Cimei, saya langsung memastikan untuk hadir di Desa Oti. Karena kalau beliau yang sudah memerintahkan, tidak ada kata tidak,” ujar Anggota DPR RI Komisi III yang disambut tepuk tangan warga.
Dalam kesempatan itu, Dr. Sarifuddin menjelaskan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari fungsi representasi DPR RI, di mana setiap anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Selain fungsi legislasi dan pengawasan, kami juga memiliki fungsi representasi. Dalam masa reses inilah kami turun menyerap aspirasi rakyat agar bisa diperjuangkan pada masa sidang berikutnya,” ungkapnya.
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, Dr. Sarifuddin menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, termasuk ketika muncul persoalan hukum di daerah.
“Kalau ada masalah di daerah, terutama terkait penegakan hukum, itu menjadi kewajiban saya untuk menindaklanjutinya ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Namun demikian, dalam reses kali ini, isu utama yang banyak disampaikan masyarakat justru berkaitan dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, Sudding menilai sektor pertanian adalah pilar utama ketahanan nasional yang harus dijaga dan dikuatkan.
“Kemandirian dan kedaulatan pangan adalah program strategis pemerintah yang harus disukseskan bersama. Kita semua harus ambil peran,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa selama kunjungan di berbagai daerah, seperti Donggala dan Sigi, banyak aspirasi petani yang muncul.
Mulai dari masalah distribusi pupuk dan bibit, hingga harga jual hasil pertanian yang belum berpihak pada petani.
Bahkan, kata dia, beberapa oknum tengkulak masih mempermainkan harga gabah dan hasil panen lainnya.
“Saya sudah menghadirkan pihak kejaksaan dan kepolisian di beberapa titik reses, termasuk Kajati dan perwakilan Polda, agar mengetahui langsung apa persoalan yang dihadapi para petani kita. Tujuannya agar aparat penegak hukum turut mengawasi proses ini sehingga petani tidak dirugikan,” terang Ketua DPW PAN Sulteng..
Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah berupaya keras meningkatkan taraf hidup petani, terutama untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional tanpa harus bergantung pada impor.
“Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi bahkan menghentikan impor beras. Karena itu, produktivitas dan kesejahteraan petani harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya menutup sambutan.
Kegiatan reses di Desa Oti tersebut berlangsung penuh keakraban dan antusiasme. Warga berharap, aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah pusat melalui peran aktif wakil rakyat mereka di Senayan.
