PENATEGAS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam forum tersebut, Wagub Reny memaparkan berbagai langkah strategis, inovasi, serta program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Mengusung tema “Keterbukaan Informasi untuk Semua”, pemaparan itu menegaskan bahwa hak masyarakat memperoleh informasi harus menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Reny, keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi juga membuka ruang partisipasi publik sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah program unggulan turut diperkenalkan, di antaranya penguatan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), layanan pengaduan digital Berani Samporoa, program kesehatan Berani Sehat (SEHATI), program pendidikan Berani Cerdas, hingga portal Berani Literasi Informasi atau Klinik Hoaks.
Dari berbagai inovasi tersebut, Berani Samporoa menjadi salah satu perhatian tim penguji. Platform pengaduan masyarakat berbasis digital ini tercatat telah menerima sebanyak 4.618 laporan hingga tahun 2026, dengan tingkat penyelesaian mencapai 79 persen. Sementara itu, rata-rata waktu respons terhadap laporan masyarakat hanya sekitar tiga menit.
Capaian tersebut memperlihatkan pemanfaatan teknologi digital dalam membuka saluran komunikasi yang lebih cepat antara pemerintah dan masyarakat. Melalui sistem ini, warga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun persoalan pelayanan publik yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Dalam sesi pendalaman bersama tim penguji, Reny juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi Provinsi. Menurutnya, penguatan keterbukaan informasi membutuhkan kerja sama berkelanjutan, tidak hanya melalui kebijakan dan digitalisasi layanan, tetapi juga melalui penguatan kelembagaan.
Ia menegaskan, Pemprov Sulteng berkomitmen meningkatkan kapasitas PPID, memperkuat peran Desk PPID, serta memberikan dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Provinsi agar pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dapat berjalan optimal.
“Keterbukaan informasi harus menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Reny.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemprov Sulawesi Tengah akan terus menghadirkan terobosan kebijakan dan memperkuat budaya keterbukaan informasi di seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Keterbukaan informasi adalah jalan menuju Sulawesi Tengah yang Nambaso. Melalui pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, kami berkomitmen menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah,” tutupnya.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama, S.STP., M.AP., bersama sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Keikutsertaan Sulawesi Tengah dalam uji publik ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola informasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta memastikan transparansi diwujudkan melalui pelayanan publik yang terbuka, cepat, dan mudah diakses.
