PENATEGAS – Program Berani Bedah Rumah yang digagas Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meraih predikat Terbaik II Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun Anggaran 2026 Regional Sulawesi untuk kategori Program 3 Juta Rumah.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak. Sebagai bentuk apresiasi, Kementerian Dalam Negeri memberikan dana insentif sebesar Rp1 miliar serta tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit.
Penghargaan itu ditetapkan melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11/6482/SJ tertanggal 10 September 2026.
Capaian ini memperkuat posisi program Berani Bedah Rumah sebagai salah satu agenda prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program tersebut tidak hanya menyasar perbaikan fisik bangunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengurangi beban keluarga berpenghasilan rendah yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
Program Berani Bedah Rumah dicanangkan dan mulai dilaksanakan pada 12 April 2026. Dalam pelaksanaannya, program ini menunjukkan peningkatan signifikan selama dua tahun kepemimpinan Anwar Hafid dan Reny A. Lamadjido.
Pada 2025, penanganan rumah tidak layak huni tercatat sebanyak 1.260 unit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 9.034-unit pada 2026, melalui dukungan anggaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemerintah pusat.
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut.
“Atas pencapaian ini, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh bupati dan wali kota, Kepala Balai P3KP Sulawesi II Kementerian PKP, Kepala Dinas Perkimtan Sulteng, serta pimpinan dan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memberikan perhatian, keseriusan, kerja sama, dan kolaborasi yang baik terhadap program bedah rumah ini melalui dukungan anggaran APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, serta APBN,” ujar Anwar Hafid.
Dukungan lintas pemerintahan menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan program Berani Bedah Rumah sepanjang 2026.
Melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melaksanakan penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 124 unit.
Untuk pelaksanaannya, pembangunan rumah baru memperoleh alokasi anggaran Rp80 juta per unit. Sementara itu, peningkatan kualitas atau rehabilitasi rumah mendapat anggaran Rp 35 juta hingga Rp 50 juta per unit. Adapun pembangunan fasilitas sanitasi berupa mandi, cuci, kakus (MCK) dialokasikan sebesar Rp 21 juta hingga Rp 21,5 juta per unit.
Selain dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota turut menangani 160 unit rumah tidak layak huni melalui APBD masing-masing daerah.
Sementara itu, dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diwujudkan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan sasaran sebanyak 8.750 unit.
Jika diakumulasikan, penanganan dari tiga sumber anggaran tersebut mencapai 9.034 unit rumah. Angka ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Akris Fatta Yunus, M.M., saat memberikan keterangan pada Senin (26/10/2026), menjelaskan bahwa tantangan penyediaan hunian layak di Sulawesi Tengah masih cukup besar.
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah penduduk Sulawesi Tengah mencapai 3.189.800 jiwa atau sekitar 1.059.250 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 736.288 KK telah memiliki rumah.
Pada 2024, jumlah rumah tidak layak huni tercatat sebanyak 133.833 unit, dengan angka kemiskinan sebesar 11,77 persen. Pada 2025, jumlah RTLH menurun menjadi 132.573 unit, sedangkan angka kemiskinan turun menjadi 10,92 persen.
Tren tersebut berlanjut pada 2026. Jumlah RTLH kembali berkurang menjadi 123.539 unit, sementara angka kemiskinan turun menjadi 10,46 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret 2026.
Data tersebut memperlihatkan adanya perbaikan pada indikator perumahan dan kemiskinan. Meski demikian, penurunan angka kemiskinan dipengaruhi berbagai faktor sehingga dampak program bedah rumah perlu dinilai bersama indikator sosial dan ekonomi lainnya.
Dengan jumlah RTLH yang masih mencapai lebih dari 123 ribu unit, pekerjaan pemerintah daerah belum selesai. Diperlukan kesinambungan program, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta dukungan pembiayaan yang memadai agar semakin banyak keluarga memperoleh tempat tinggal yang aman dan sehat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan program Berani Bedah Rumah tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan pada 2027.
Gubernur Anwar Hafid berharap program tersebut terus membantu masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah dengan kondisi tidak layak. Upaya ini sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan memperkuat kesejahteraan keluarga.
Tambahan insentif Rp1 miliar dan kuota 250-unit rumah menjadi peluang untuk memperluas manfaat program. Namun, keberhasilan ke depan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau jumlah rumah yang diperbaiki, melainkan juga oleh ketepatan penerima bantuan dan kualitas hasil pembangunan.
Dengan kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan DPRD, Berani Bedah Rumah diharapkan mampu mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di Sulawesi Tengah.
Bagi keluarga penerima manfaat, rumah yang layak bukan sekadar bangunan fisik. Hunian yang aman dan sehat merupakan fondasi penting bagi kehidupan yang lebih bermartabat, sekaligus bagian dari cita-cita mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera menuju Sulteng Nambaso.
