PENATEGAS – Komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang presisi dan terukur ditegaskan Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, dalam momen Penandatanganan Kinerja Seratus Hari Kerja Kepala OPD lingkup provinsi berdasarkan pakta integritas di Halaman Kantor Gubernur, Jumat (20/02/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa mulai tahun ini seluruh perangkat daerah wajib menerapkan perencanaan berbasis data sebagai fondasi utama menjalankan program pembangunan.
“Kita harus akui bahwa perencanaan daerah ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih banyak yang bias. Disebabkan data yang tidak lengkap,” tegasnya di hadapan jajaran pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga fungsional.
Menurutnya, tanpa dukungan data yang valid dan akurat, program kerja OPD berpotensi menjadi tambal sulam, tidak terarah, bahkan gagal menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia mencontohkan, penanganan kemiskinan tidak akan efektif jika pemerintah tidak memiliki data rinci tentang siapa yang harus dientaskan dan di wilayah mana intervensi paling mendesak dilakukan.
Terlebih, Sulawesi Tengah kini menjadi provinsi terluas di Pulau Sulawesi. Kondisi geografis yang luas dan beragam menuntut pendekatan pembangunan yang terukur dan berbasis parameter yang jelas.
“Manajemen modern mengajarkan kita, buatlah perencanaan berbasis data. Oleh karena itu, data ini menjadi penting,” ujarnya menegaskan bahwa data adalah ujung tombak perencanaan.
Sebagai bentuk keseriusan, Gubernur memastikan pemerintah provinsi tidak akan ragu mengalokasikan anggaran demi memperoleh data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kita tidak pelit untuk mengeluarkan anggaran demi data yang valid dan akurat,” sambungnya.
Selain memperkuat basis data, Gubernur juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan mengakselerasi digitalisasi, baik dalam sistem kerja internal maupun pelayanan kepada publik.
Ia menyoroti keberadaan Command Center sebagai wujud nyata transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Menurutnya, Command Center merupakan pusat layanan terintegrasi yang menghubungkan antar-OPD dan dapat diakses secara daring. “Ada Command Center kita, data terpusat silahkan dipergunakan,” katanya, sembari meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan fasilitas tersebut sebagai sumber data bersama.
Kegiatan penandatanganan kinerja tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Sekprov Dra. Novalina, M.M, serta seluruh Kepala OPD dan jajaran ASN lingkup provinsi.
Dengan komitmen ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menandai babak baru pembangunan yang lebih terukur, transparan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
