PENATEGAS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan audit Hak Asasi Manusia (HAM) nasional yang akan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di tingkat kabupaten dan kota.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, saat menerima audiensi jajaran Komnas HAM RI yang dipimpin oleh Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, di ruang kerja Wakil Gubernur, Selasa (10/03/2026).
Pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan audit atau penilaian pemenuhan HAM yang difokuskan pada empat hak dasar masyarakat, yakni hak atas kesehatan, pendidikan dasar, pekerjaan, serta hak atas pangan.
Audit ini bertujuan menilai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah selaras dengan upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap mendukung penuh pelaksanaan audit HAM sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan pembangunan daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, berbagai program pembangunan yang saat ini dijalankan pemerintah daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam visi Astacita Presiden.
Kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan dalam program prioritas daerah “9 Berani” yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pemenuhan hak-hak dasar warga.
“Keadilan bagi masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Karena itu, program pemerintah daerah diarahkan agar benar-benar pro rakyat, termasuk dalam pemenuhan hak kesehatan, pendidikan, serta perlindungan terhadap para pekerja,” ujar Reny.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga siap menyediakan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan guna mendukung proses audit HAM tersebut.
Menurutnya, transparansi data menjadi bagian penting dalam menilai sejauh mana kebijakan publik telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemprov Sulteng, lanjutnya, terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja baru.
Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan sejumlah program prioritas, seperti Berani Cerdas dan Berani Sehat, yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membantu menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.
“Kami siap mendukung proses ini. Data-data yang dibutuhkan tersedia dan dapat diakses untuk menunjang proses penilaian,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, menjelaskan bahwa audit HAM merupakan bagian dari program prioritas nasional yang bertujuan menilai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah telah mengakomodasi pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.
Ia menyebutkan bahwa proses audit akan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari studi kebijakan, studi lapangan, penilaian oleh tim ahli, hingga sesi klarifikasi dari pemerintah daerah yang menjadi objek penilaian.
“Hasil dari audit ini nantinya akan berupa skor penilaian serta rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat implementasi pemenuhan HAM di daerah,” jelas Anis.
Ia menegaskan bahwa audit tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau mempermalukan pemerintah daerah, melainkan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat.
“Tujuan audit ini adalah mengidentifikasi praktik-praktik baik yang bisa menjadi pembelajaran bersama serta mendorong perbaikan kebijakan ke depan,” tambahnya.
Di akhir pertemuan, Ketua Komnas HAM RI menyerahkan plakat penghargaan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia di daerah.
Baca Juga: https://penategas.id/wagub-sulteng-sampaikan-enam-raperda-strategis-dalam-sidang-paripurna-dprd/
