PENATEGAS – Menteri P2MI sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, beserta Wakil Menteri dan jajaran Kementerian P2MI/BP2MI menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/02/25).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Abdul Kadir Karding menyampaikan berbagai langkah strategis dalam menjaga pelayanan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), meskipun kementeriannya mengalami efisiensi anggaran.
Dalam pemaparannya, Menteri P2MI menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat komitmen pemerintah dalam melindungi dan memberikan pelayanan terbaik bagi PMI.
“Kami memastikan bahwa pelayanan dan perlindungan kepada PMI tetap optimal dan tidak boleh terhenti. Efisiensi ini justru menjadi tantangan bagi kami untuk bekerja lebih efektif dan inovatif,” ujar Menteri P2MI.
Menteri Kadir Karding menekankan bahwa meskipun terdapat penghematan anggaran, belanja pegawai tetap aman dan operasional kantor tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Hal ini dilakukan agar seluruh jajaran kementerian tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa mengorbankan kualitas layanan yang diberikan kepada PMI.
Dalam rapat tersebut, berbagai isu mengenai perlindungan PMI juga dibahas, termasuk peningkatan fasilitas layanan bagi pekerja migran di luar negeri, penguatan regulasi, serta upaya diplomasi dengan negara-negara tujuan PMI.
Menteri Kadir Karding menambahkan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, terus diperkuat agar kebijakan yang dibuat dapat memberikan manfaat maksimal bagi para pekerja migran.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI memberikan berbagai masukan dan menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan terhadap proses penempatan dan perlindungan PMI.
DPR RI juga mengingatkan agar pemerintah tetap memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran serta meningkatkan efektivitas program kerja kementerian.
Menutup rapat kerja, Menteri Abdul Kadir Karding kembali menegaskan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan terhadap PMI.
“Kami akan terus bekerja keras, berinovasi, dan mencari solusi terbaik agar PMI mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal. Efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas layanan,” pungkasnya.
Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan legislatif untuk terus bersinergi dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan PMI.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan, diharapkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dapat terus meningkat di masa mendatang.
http://Baca Juga: Pemkot Palu Terima Kunjungan Kerja PWRI Kaltim
