PENATEGAS – Kabupaten Donggala urutan kedua tingkat kemiskinan di Sulteng. Hal tersebut terungkap setelah Penjabat (Pj) Bupati Donggala menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala di salah satu hotel di Kota Palu, Senin (16/12/24).
Rakor Penanggulangan Kemiskinan yang mengangkat tema “Bersinergi Dalam Upaya Terintegrasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim” dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Dr. H. Rustam Efendi, S.Pd., SH., M.AP, Kepala Bappeda Provinsi Sulteng yang diwakili Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Dr. Irwan, S.Pd., M.Si dan Kepala Bappeda Kabupaten Donggala, Ir. Gosal Syah Ramli M.Si.
Pj. Bupati Donggala, Moh Rifani, S.Sos., M.Si dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan data BPS pada bulan Maret tahun 2024, Kabupaten Donggala urutan kedua tingkat kemiskinan di Sulteng. dengan data tersebut berada di kisaran angka 15,30%, atau 47.680 jiwa, tertinggi kedua setelah Kabupaten Tojo Una-Una.
“Olehnya upaya penghapusan kemiskinan ini, utamanya kemiskinan ekstrim tidak hanya sekedar wacana akan tetapi diperlukan tindakan nyata percepatan dan inovasi serta peran secara terintegrasi dari semua pihak”, tegas Rifani.
Pj. Bupati Donggala mengemukakan, pada bulan Juli 2024, telah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) serentak tentang verifikasi dan validasi data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diikuti 156 desa dan 9 kelurahan.
Dari hasil musdes tersebut lanjut Rifani, masih terdapat desa yang melaporkan tidak ada perubahan sama sekali, bahkan terdapat beberapa desa yang sama sekali tidak melaporkan hasil musdesnya.
“Berdasarkan data P3KE tahun 2023 untuk Desil 1 (kondisi kelompok kesejahteraan yang paling rendah) terdapat 52.428 jiwa. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan validasi data angka ini berubah menjadi 48.099 jiwa atau berkurang sebanyak 4.329 jiwa (8,26%)”, terangnya.
Pj. Bupati Donggala meminta, agar langkah penanganan dan pengentasan Kemiskinan Ekstrim ini menjadi lebih terarah, tersusun dan tepat sasaran. “Kami minta tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dari semua perangkat daerah, untuk mampu mengidentifikasi sekaligus mendiagnosa kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat, ucap Rifani.
Pj. Bupati Donggala berharap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Donggala dapat dilakukan secara komprehensif, artinya kemiskinan tidak hanya dilihat dari pendapatan perkapita, namun melalui pendekatan yang menyeluruh dalam memandang kemiskinan, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, termasuk letak geografis, sehingga kebijakan Penanggulangan Kemiskinan tidak dilakukan secara umum akan tetapi dapat dirancang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
“Jika kita dapat mendiagnosa serta mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan ini dengan tepat, maka saya optimis kita dapat melakukan intervensi program penanggulangan kemiskinan secara lebih tepat, terukur dan berkesinambungan,”ungkap Rifani.
Hadir sebagai peserta rakor, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tim penghapusan Pengampu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Donggala, para camat, lurah, kepala desa, ketua BPD se Kabupaten Donggala.
