PENATEGAS – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr Anwar Hafid, M.Si mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Sulteng dalam sebuah rapat koordinasi penting yang digelar di Estrella Hotel and Conference Center, Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Senin (17/11/25).
Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi sekaligus mempercepat capaian program prioritas nasional Asta Cita Presiden RI di seluruh kabupaten/kota di Sulteng.
Rakor berlangsung dinamis dengan kehadiran unsur Forkopimda, mulai dari Kepala Kanwil BPN Sulteng Muhammad Naim, Kapolda Sulteng Irjen Pol. Endi Sutendi, Kepala Kejati Sulteng Nuzul Rahmat, Kaskodam XXIII/Palaka Wira Brigjen TNI Agus Sasmita, hingga Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palu Wilayah Sulteng-Sulbar Yudhi Riandy. Kolaborasi multisektor ini digadang sebagai kunci akselerasi target 100 persen Asta Cita pada 2026.
Di hadapan para kepala daerah, Gubernur Anwar menekankan bahwa pemangkasan anggaran pemerintah pusat pada 2026 sebesar 40 persen, khususnya dari Dana Transfer ke Daerah (TKD), bukanlah tanda krisis.
Sebaliknya, ia menyebut kebijakan tersebut sebagai “peluang emas” untuk mengarahkan program daerah agar selaras dengan prioritas nasional. “Efisiensi anggaran saat ini bukan krisis fiskal, tetapi strategi perencanaan,” tegas Gubernur Anwar.
Ia menjelaskan bahwa meski TKD menurun, anggaran kementerian/lembaga yang mendukung Asta Cita justru meningkat hingga dua kali lipat. “Artinya, daerah harus kreatif merebut anggaran itu melalui program-program Asta Cita.”
Gubernur mendorong semua daerah memperbesar portofolio program yang terhubung dengan prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Koperasi Merah Putih (KMP), dan ketahanan pangan. Ia menargetkan seluruh sekolah di Sulteng sudah terlayani program MBG pada 2026.
“Kalau ini berjalan, saya yakin anggaran besar akan mengalir ke Sulawesi Tengah dan menggerakkan roda ekonomi daerah,” ujarnya optimistis.
Lebih jauh, Gubernur menegaskan setiap program daerah harus berpihak langsung pada masyarakat miskin. “Setiap program harus menyentuh rakyat miskin. Kalau tidak, tolak.”
Dalam rakor tersebut, Gubernur Anwar bersama Kepala Kanwil BPN Sulteng juga menandatangani MoU sinkronisasi data spasial dan tekstual dalam kebijakan Sulteng Satu Data Pertanahan.
Inisiatif ini akan memberi kepala daerah akses langsung ke peta objek pajak dan data pertanahan seperti sistem yang digunakan BPN. “Jika ada kasus tanah, tinggal buka aplikasi,” kata Gubernur.
Seluruh kepala daerah kemudian memaparkan capaian Asta Cita di wilayah masing-masing, mulai sektor pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi kerakyatan.
Hasil lengkap rapat evaluasi ini akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari laporan perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional di Sulawesi Tengah.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan unsur Forkopimda, Sulawesi Tengah kini bersiap melakukan lompatan besar menuju 100 persen Asta Cita pada 2026.
