PENATEGAS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kian serius menempatkan diri sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
Hal ini tercermin dari kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rabu (14/01/2026), untuk mempresentasikan rencana strategis pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan ekonomi rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyoroti dua sektor yang dinilai memiliki dampak ekonomi signifikan namun selama ini belum digarap optimal, yakni hilirisasi komoditas kelapa dan pengembangan pariwisata Danau Paisupok.
Kedua sektor ini dipandang sebagai pintu masuk transformasi ekonomi Sulawesi Tengah dari daerah pemasok bahan mentah menuju daerah penghasil nilai tambah.
Sulawesi Tengah dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di kawasan timur Indonesia. Namun ironisnya, kontribusi sektor ini terhadap peningkatan kesejahteraan petani masih relatif rendah.
Selama bertahun-tahun, kelapa lebih banyak dijual dalam bentuk mentah, membuat rantai nilai ekonomi justru dinikmati oleh daerah atau negara lain yang memiliki industri pengolahan.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, hilirisasi kelapa bukan sekadar proyek industri, melainkan upaya struktural untuk memutus mata rantai kemiskinan di pedesaan.
“Kami tidak ingin petani terus berada di posisi paling lemah dalam rantai pasok. Hilirisasi kelapa adalah jalan agar nilai tambah tetap berada di daerah dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Anwar Hafid.
Rencana hilirisasi tersebut mencakup pengembangan industri turunan kelapa seperti minyak kelapa murni (VCO), santan kemasan, gula kelapa, hingga produk berbasis serat dan tempurung.
Pemerintah provinsi mendorong agar pembangunan industri ini berbasis koperasi dan UMKM, bukan semata dikuasai korporasi besar, sehingga efek penggandaan (multiplier effect) lebih merata.
Namun demikian, langkah ini juga menyimpan tantangan besar. Keterbatasan infrastruktur, akses pembiayaan, teknologi pengolahan, serta kepastian pasar menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab secara konkret.
Di sinilah peran Bappenas menjadi krusial, terutama dalam menyelaraskan rencana daerah dengan kebijakan dan pendanaan nasional.
Selain sektor pertanian, Gubernur Anwar Hafid juga mengangkat Danau Paisupok sebagai ikon baru pariwisata Sulawesi Tengah.
Danau yang dikenal dengan kejernihan airnya dan lanskap alam yang unik ini dinilai memiliki daya saing tinggi jika dikembangkan secara terencana dan berkelanjutan.
Pengembangan Danau Paisupok tidak hanya diarahkan pada peningkatan kunjungan wisata, tetapi juga pada penciptaan ekosistem ekonomi lokal.
Pemerintah daerah menargetkan tumbuhnya usaha homestay, kuliner khas, ekonomi kreatif, serta jasa wisata berbasis masyarakat sekitar danau.
Pendekatan ini penting untuk menghindari praktik pariwisata eksploitatif yang kerap menguntungkan investor besar namun meninggalkan masyarakat lokal sebagai penonton. Anwar Hafid menegaskan, pembangunan pariwisata harus menjadi alat pemerataan ekonomi, bukan sumber ketimpangan baru.
Rencana strategis Pemprov Sulawesi Tengah mendapat respons positif dari jajaran Kementerian PPN/Bappenas. Staf Khusus Menteri PPN, Sukmo Harsono, menilai langkah Gubernur Anwar Hafid sebagai contoh perencanaan daerah yang progresif dan selaras dengan visi pembangunan nasional.
“Kami mengapresiasi komitmen Pak Gubernur yang sejak awal melibatkan Bappenas dalam perencanaan. Prinsipnya, perencanaan yang matang akan menghasilkan keputusan yang tepat dan berpihak pada rakyat,” ujar Sukmo.
Ia menambahkan, Bappenas pada dasarnya mendukung seluruh program daerah yang mendorong ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan inklusif dan berkeadilan.
Meski dukungan pusat menjadi sinyal positif, keberhasilan rencana ini sangat ditentukan pada tahap implementasi. Hilirisasi dan pariwisata kerap gagal bukan karena konsep yang lemah, melainkan karena lemahnya koordinasi, pengawasan, serta keberpihakan pada masyarakat kecil.
Pertemuan dengan Bappenas menjadi titik awal penting bagi Sulawesi Tengah untuk memastikan bahwa program strategis tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjelma menjadi kebijakan yang menggerakkan ekonomi rakyat.
Bagi Sulawesi Tengah, taruhan pembangunan kali ini bukan sekadar pertumbuhan angka statistik, melainkan keberhasilan mengubah kekayaan alam menjadi kesejahteraan nyata bagi petani dan masyarakat lokal.
