PENATEGAS – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. Bartholomeus Tandigala bersama tim, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta, Kamis (20/02/25).
Kunjungan yang bertujuan untuk membahas sejumlah isu terkait kebijakan dan regulasi yang berlaku dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), khususnya mengenai status Pegawai P3K yang telah lulus maupun yang belum lulus.
Kunjungan yang dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD), Adiman, S.H., M.Si., fokus pada upaya meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan provinsi.
Para peserta diskusi berharap dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai skema pengangkatan dan penempatan Pegawai P3K, termasuk berbagai regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut.
Dr. Bartholomeus Tandigala dalam pertemuan tersebut menyampaikan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan P3K di tingkat pusat, agar dapat diterapkan secara tepat di daerah.
Menurutnya Dr. Bartholomeus reformasi birokrasi melalui P3K diharapkan dapat membawa efisiensi dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, terutama di Provinsi Sulawesi Tengah.
Selain itu, pertemuan ini juga membahas isu lainnya terkait tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di Sulawesi Tengah.
Dr. Bartholomeus Tandigala mengungkapkan bahwa banyak tenaga kerja yang bekerja di pemerintahan tanpa status PNS, namun berperan penting dalam mendukung berbagai kegiatan operasional,
Sebagai Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dr. Bartholomeus Tandigala mengusulkan agar mereka mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang adil, termasuk hak-hak yang setara untuk berkembang dalam karier pemerintahan.
“Tenaga Non PNS yang ada saat ini banyak yang memiliki pengalaman dan dedikasi tinggi terhadap tugas pemerintahan, kami berharap mereka dapat diberikan ruang untuk berkembang serta mendapatkan perhatian yang setara dengan PNS,” ujar Bartholomeus.
Di akhir pertemuan, Kementerian PAN-RB menyambut baik masukan tersebut dan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan dapat memberi manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemerintahan.
Dengan adanya kunjungan kerja ini, diharapkan kedepannya, pemerintahan di Sulawesi Tengah dapat semakin efektif dan memiliki sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
http://Baca Juga: Bupati Sigi Resmikan Taman Relief Likuifaksi
