PENATEGAS – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tengah merampungkan rangkaian kegiatan sosialisasi penanganan dan penindakan kendaraan Over Dimension Overloading (ODOL) khususnya yang dimiliki pelaku usaha tambang di wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Kegiatan yang berlangsung sejak 4 hingga 8 November 2025 itu menjadi salah satu momentum penting bagi Sulteng untuk mempertegas komitmen menuju Zero ODOL 2027.
BPTD Sulawesi Tengah menyampaikan apresiasi penuh kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, instansi vertikal dan daerah, stakeholder lintas sektor, hingga Forkopimda Morowali maupun Morowali Utara.
Berkat kekompakan dan sinergi antar pihak, rangkaian sosialisasi yang dilakukan langsung di lapangan ini berjalan efektif, kondusif, dan tanpa hambatan berarti.
“Kami dari BPTD mengapresiasi dan berterima kasih utamanya kepada pemerintah daerah yang kita kunjungi, dan luar biasa kami sampaikan apresiasi ke instansi-instansi yang terlibat langsung memberikan dukungan,” tutur Imam Soejrajad, Kasi Lalu Lintas BPTD Kelas II Sulteng, saat ditemui pada hari terakhir pelaksanaan sosialisasi di ruas Jalan Nasional Tompira, Morowali Utara, Sabtu (08/11/25).
Lebih jauh Imam menegaskan, keberhasilan sosialisasi ini bukan hanya soal keterlibatan teknis, tetapi juga karena adanya komitmen politik yang kuat dari kepala daerah.
Ia bahkan menyebut dukungan Gubernur Sulteng sebagai “nyata, tegas, dan tanpa syarat”. Menurutnya, Anwar Hafid menyatakan siap turun langsung apabila terjadi benturan di lapangan terkait penindakan kendaraan ODOL tambang. “Beliau sendiri yang sampaikan, kalau ada masalah di lapangan, telepon beliau, dan beliau siap langsung turun,” ujar Imam.
Dukungan gubernur ini diikuti pembentukan Tim Terpadu Sosialisasi Penanganan Kendaraan ODOL yang beranggotakan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi teknis.
Formula ini dinilai menjadi kunci karena persoalan ODOL bukan sekadar urusan administrasi, melainkan problem keselamatan jalan raya, keadilan logistik, dan perlindungan aset negara.
Sosialisasi ODOL ini bukan hanya menyasar kendaraan tambang yang memakai jalan nasional melebihi kapasitas regulasi, tetapi juga kendaraan angkutan umum yang masih ditemukan tidak memenuhi ketentuan teknis kendaraan.
Imam berharap melalui rangkaian kegiatan langsung di lapangan ini, komitmen Zero ODOL 2027 yang dicanangkan pemerintah pusat dapat diwujudkan dan Sulteng menjadi salah satu provinsi percontohan nasional.
“Gubernur menyampaikan Sulteng harus menjadi contoh. Kita juga sudah komitmen, tahun 2027 Sulteng Zero ODOL,” tegasnya.
