PENATEGAS – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Penandatanganan yang berlangsung di Kantor BPKP Pusat, Jakarta, pada Rabu (26/11), menjadi langkah strategis untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih berdampak dan akuntabel.
Penandatanganan dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido.
Keduanya menegaskan komitmen kuat untuk memperkuat sinergi melalui pengawasan yang lebih efektif dan pembenahan tata kelola pemerintahan.
Turut menyaksikan kegiatan ini Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, serta Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari, yang memberikan dukungan penuh atas langkah strategis tersebut.
MoU ini menjadi tonggak penting bagi Sulawesi Tengah, terutama dalam memperkuat akuntabilitas serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui kolaborasi ini, kedua pihak sepakat meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memperbaiki tata kelola pendapatan daerah, serta mendorong efisiensi dalam penyelenggaraan program pembangunan.
Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido menyebut kerjasama ini sejalan dengan visi pembangunan Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Program Sembilan Berani.
Menurutnya, dukungan BPKP akan menjadi katalis untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kami berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih dan responsif melalui penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas tata kelola. Kerja sama dengan BPKP ini merupakan langkah strategis menuju Sulawesi Tengah yang lebih transparan dan berdaya saing,” ujar Reny.
Sementara itu, Deputi Setya Nugraha menegaskan bahwa BPKP siap mendampingi penuh Pemprov Sulteng melalui pengawasan yang terukur dan pendampingan teknis secara berkelanjutan.
Ia menyatakan bahwa kualitas belanja daerah dan peningkatan pendapatan harus terus dikuatkan agar pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menambahkan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya nasional memastikan setiap rupiah anggaran negara dan daerah digunakan secara tepat sasaran dan memberikan hasil maksimal.
Dengan terjalinnya MoU ini, BPKP dan Pemprov Sulawesi Tengah berharap dapat membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, adaptif, dan akuntabel.
Sinergi ini sekaligus menjadi dorongan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.
