PENATEGAS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan komitmen keras Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memerangi praktik pertambangan ilegal dan merusak lingkungan.
Ketegasan itu disampaikan langsung saat melakukan audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), di hadapan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Selasa (13/01/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Anwar Hafid memaparkan secara gamblang polemik tambang-tambang bermasalah yang masih marak terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya tambang ilegal di kawasan Poboya, Kota Palu, serta aktivitas tambang batuan atau galian C di wilayah antara Kota Palu hingga Kabupaten Donggala.
Menurutnya, praktik pertambangan tanpa prosedur dan pengawasan yang memadai telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Di Palu, khususnya di Poboya, tambang ilegal sangat banyak dan sangat berbahaya. Pengolahannya dilakukan di luar prosedur, tidak memenuhi standar keselamatan, bahkan sudah memakan korban jiwa. Di jalur Palu–Donggala juga masih banyak tambang galian C, sebagian izinnya sudah kami cabut karena melanggar aturan,” tegas Anwar Hafid.
Mantan Bupati Morowali itu menekankan bahwa dampak pertambangan ilegal tidak hanya berhenti pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu pencemaran, kerusakan ekosistem, hingga ancaman langsung terhadap pemukiman warga.
Oleh karena itu, ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci utama untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan.
Dalam hampir satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido, Pemprov Sulteng telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sejumlah izin tambang yang terbukti merugikan masyarakat dan lingkungan.
Salah satunya adalah penghentian sementara izin tambang nikel di Morowali Utara yang diduga kuat menjadi penyebab banjir di wilayah pemukiman warga.
Penghentian itu dilakukan hingga perusahaan benar-benar bertanggung jawab membenahi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Anwar Hafid pun meminta dukungan penuh Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperkuat langkah penindakan terhadap tambang-tambang yang melanggar aturan.
Permintaan itu mendapat respons positif dari Menteri Hanif Faisol Nurofiq. Hanif mengaku tergerak untuk bertindak tegas setelah melihat langsung dampak banjir bandang akibat aktivitas tambang di Morowali Utara.
“Setelah kejadian banjir, kami melakukan pembenahan serius terhadap aktivitas pertambangan nikel di Morowali. Saat ini tim sudah dibentuk untuk melakukan evaluasi dan pemetaan seluruh wilayah kerja tambang,” ujar Hanif.
Audiensi ini menegaskan keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menata sektor pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan, berwawasan lingkungan, serta mengutamakan keselamatan dan keberlanjutan alam.
Bagi Sulawesi Tengah, investasi terbaik adalah investasi yang menjaga lingkungan dan tidak mengorbankan keselamatan serta kehidupan rakyat.
Baca Juga: https://penategas.id/gubernur-anwar-hafid-perintahkan-kerahkan-alat-berat-tangani-bencana/
