PENATEGAS – Di tengah tekanan ekonomi dan ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino, Pemerintah Kabupaten Donggala menyalurkan 2.000 paket bantuan sosial (bansos) minyak goreng kepada keluarga Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Bantuan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk membantu masyarakat menjaga pemenuhan kebutuhan pokok di tengah meningkatnya beban pengeluaran rumah tangga.
Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, S.E., turun langsung menyerahkan bantuan kepada KPM di Kecamatan Banawa dan Banawa Tengah. Penyaluran bantuan tahun 2026 itu dipusatkan di Lapangan Desa Limboro, Kecamatan Banawa Tengah, Selasa (03/11/2026).
Dalam sambutannya, Vera mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memahami kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat. Kebutuhan rumah tangga terus menjadi tantangan, terlebih ketika kondisi cuaca ekstrem dan kemarau panjang mulai berdampak terhadap produktivitas pertanian serta berpotensi mendorong kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.
Menurutnya, bantuan sosial tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial atau rutinitas administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, bantuan harus benar-benar hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ini soal perut. Karena itu, bantuan harus diberikan dengan cepat kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegas Vera di hadapan masyarakat penerima bantuan.
Ia menjelaskan, sebanyak 2.000 paket bantuan tersebut secara khusus diperuntukkan bagi keluarga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4 dan berstatus non bansos. Artinya, bantuan ini menyasar kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang belum tersentuh program bantuan sosial reguler dari kementerian.
Vera menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan proses pendataan dan penyaluran dilakukan secara cermat agar tidak terjadi ketimpangan. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan, sementara bantuan tidak diterima oleh mereka yang semestinya berhak.
Bagi Vera, kehadiran pemerintah harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama kelompok keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Ia pun menyadari bahwa 2.000 paket minyak goreng tersebut belum mampu menjawab seluruh persoalan kebutuhan rumah tangga.
Namun, pemerintah berharap bantuan itu dapat memberikan manfaat langsung, khususnya dalam membantu para ibu mengelola pengeluaran belanja keluarga.
“Bantuan ini tentu belum bisa menyelesaikan seluruh pemenuhan kebutuhan keluarga. Namun, kami sangat berharap bantuan hari ini dapat tetap membantu masyarakat, khususnya dalam meringankan beban ibu-ibu mengatur uang belanja,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala, Budi Santosa, S.STP., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa penyaluran 2.000 paket bansos minyak goreng merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan sosial.
Program tersebut diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran harian masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu, kegiatan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat rentan yang belum terjangkau bantuan sosial reguler.
Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan ini, Bupati Vera meminta secara khusus kepada Dinas Sosial, camat, lurah hingga kepala desa mengawal penyaluran bantuan agar berlangsung tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan seluruh petugas agar mengedepankan pelayanan yang humanis, mendengarkan keluhan masyarakat, serta tidak mempersulit warga dalam mengambil hak bantuan mereka.
Penyaluran bantuan yang ditandai dengan penyerahan secara simbolis oleh Bupati Donggala itu turut dihadiri Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Kapolsek Banawa, perwakilan Danramil 1306-06/Banawa, perwakilan Camat Banawa dan Banawa Tengah, jajaran kepala desa dan lurah, serta tokoh masyarakat dari kedua kecamatan.
Di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, bantuan tersebut diharapkan bukan sekadar meringankan pengeluaran sesaat, melainkan menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap masyarakat kecil harus tetap menjadi bagian penting dari tanggung jawab pemerintah daerah.
