PENATEGAS – Ancaman gempa bumi, tsunami, likuefaksi, banjir hingga tanah longsor yang membayangi Sulawesi Tengah menuntut perubahan mendasar dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bencana. Upaya penanggulangan tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan petugas ketika bencana terjadi, tetapi harus dimulai sejak dini melalui pendidikan yang membentuk budaya sadar dan tangguh bencana.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah mulai menyusun Dokumen Kajian Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal Sulawesi Tengah.
Langkah awal penyusunan kajian tersebut ditandai dengan pelaksanaan Seminar Awal yang berlangsung di Gedung Pertemuan SLB Adjerni Sunusi, Jalan Hasanudin Toto, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan ini diikuti 50 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan. Seminar menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan, mempertemukan perspektif, sekaligus menyamakan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan kebencanaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan budaya masyarakat Sulawesi Tengah.
Ketua Panitia Pelaksana, Marwati Dalanggo, S.M., dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tahapan awal yang sangat menentukan arah penyusunan dokumen kajian.
Menurutnya, terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai melalui seminar ini, di antaranya menghimpun data dan masukan dari para pemangku kepentingan, membangun kesamaan persepsi mengenai urgensi pendidikan kebencanaan, serta menggali nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum.
Nilai budaya seperti Nosarara Nosabatutu, Sintuvu, Maroso, Katuvua, dan Ombo menjadi bagian penting yang akan diinventarisasi dan dikaji relevansinya dengan upaya pengurangan risiko bencana.
Kajian tersebut juga akan menjadi landasan akademik bagi tim ahli untuk melanjutkan proses pengkajian hingga penyusunan naskah akademik kurikulum pendidikan kebencanaan.
Saat membuka kegiatan, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Asbudianto, S.T., M.Si., menegaskan bahwa pendidikan kebencanaan merupakan kebutuhan mendesak bagi daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi seperti Sulawesi Tengah.
Ia mengingatkan, peristiwa gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada 28 September 2018 merupakan pelajaran besar bahwa penanggulangan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan setelah kejadian.
“Sebaliknya, upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan harus menjadi perhatian utama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan,” ucap Kalak Asbudianto.
Menurut Kalak BPBD, Salah satu fondasi pentingnya adalah menanamkan pengetahuan kebencanaan sejak usia dini melalui lingkungan pendidikan.
Sekolah, kata dia, memiliki posisi strategis dalam membangun budaya sadar bencana. Peserta didik tidak cukup hanya memahami teori, tetapi juga harus memiliki kemampuan mengenali potensi ancaman di lingkungan sekitarnya, memahami jalur evakuasi, serta mengetahui tindakan penyelamatan yang tepat ketika situasi darurat terjadi.
Asbudianto menjelaskan, pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi pembeda penting dalam penyusunan kurikulum tersebut.
Menurutnya, masyarakat Sulawesi Tengah memiliki kekayaan nilai budaya yang mengajarkan gotong royong, solidaritas, kepedulian sosial, serta hubungan harmonis dengan alam. Nilai-nilai tersebut merupakan modal sosial yang dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana.
Melalui pendekatan lokal, pendidikan kebencanaan diharapkan tidak hanya menjadi materi teoritis, tetapi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik sehingga mudah dipahami dan diterapkan.
Meski demikian, kearifan lokal tetap harus dikaji secara cermat dan dipadukan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kebencanaan. Dengan demikian, nilai budaya dapat memperkuat upaya keselamatan tanpa mengesampingkan prosedur dan standar ilmiah.
Ia juga menekankan bahwa kajian ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Hasilnya harus mampu memetakan kebutuhan pendidikan kebencanaan berdasarkan karakteristik risiko setiap wilayah, mendokumentasikan kearifan lokal bersama tokoh adat dan akademisi, serta merumuskan kerangka kurikulum yang sistematis dan aplikatif.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kolaborasi lintas sektor. BPBD berperan menyediakan data risiko dan masukan teknis, Dinas Pendidikan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik dan regulasi pendidikan, perguruan tinggi memperkuat landasan akademik, sementara tokoh adat memberikan perspektif pengetahuan lokal.
Asbudianto turut menggarisbawahi lima prinsip utama dalam penyusunan kurikulum, yakni berbasis data dan ilmiah, partisipatif dan inklusif, kontekstual sesuai karakteristik daerah, berorientasi pada kompetensi praktis, serta memiliki peta jalan implementasi, pemantauan, dan evaluasi yang realistis.
Lebih jauh, pendidikan kebencanaan diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya memahami ancaman di lingkungannya, tetapi juga memiliki keterampilan mengambil keputusan dan bertindak tepat ketika bencana terjadi.
Bagi Sulawesi Tengah, membangun kesiapsiagaan sejak bangku sekolah merupakan investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko korban jiwa dan dampak bencana di masa mendatang.
Karena itu, seminar awal ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya kurikulum pendidikan kebencanaan yang tidak hanya kuat secara akademis, tetapi juga berakar pada identitas budaya masyarakat Sulawesi Tengah.
Pesan penting yang ingin dibangun adalah bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak semata-mata diukur dari kecepatan penanganan saat keadaan darurat, melainkan juga dari seberapa baik masyarakat dipersiapkan sebelum bencana datang.
Dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal, Sulawesi Tengah diharapkan mampu membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan sekaligus menyiapkan generasi yang tangguh, peduli sesama, dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana.
