PENATEGAS – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sulawesi Tengah memasuki fase yang membutuhkan kewaspadaan tinggi.
Puncak kekeringan pada Agustus 2026 beriringan dengan meningkatnya kejadian kebakaran di sejumlah wilayah, sehingga pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk mencegah dampaknya meluas.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla dan kekeringan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (31/08/2026).
Rakor tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah instansi teknis untuk menyusun langkah penanganan yang lebih cepat dan terintegrasi.
Anwar Hafid menegaskan, karhutla bukan persoalan yang dapat ditangani secara parsial.
Diperlukan gerak bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, aparat keamanan, serta lembaga terkait untuk menekan potensi kerusakan dan kerugian yang lebih besar.
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan sehingga tidak meluas kerusakan yang ditimbulkan,” kata Anwar.
Menurut dia, sinergi lintas sektor menjadi kunci, terutama untuk memastikan berbagai langkah yang telah dilakukan di tingkat kabupaten dan kota dapat berjalan dalam satu koordinasi yang lebih kuat.
Sebelum rakor digelar, Anwar mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah unsur Forkopimda, termasuk Pangdam, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kapolda Sulawesi Tengah. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyatukan langkah dalam menghadapi ancaman kebakaran dan kekeringan.
“Langkah-langkah yang sudah kita lakukan baik di tingkat kabupaten kota bisa lebih sinergi lagi sehingga kita bisa mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar yang terjadi akibat kebakaran hutan ini,” ujarnya.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah hingga 28 Agustus 2026, kejadian karhutla tersebar di sejumlah daerah.
Di Kota Palu, kebakaran antara lain terjadi di kawasan Poboya dengan luas sekitar satu hektar.
Sementara Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius karena terdapat lokasi kebakaran dengan luasan mencapai sekitar 83 hektare.
Karhutla juga tercatat terjadi di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Toli Toli, Poso, dan Buol.
Anwar mengatakan, grafik kejadian menunjukkan karhutla sempat mengalami peningkatan pada awal tahun.
Namun, berbagai upaya pemadaman dan penanganan yang dilakukan pemerintah bersama aparat di lapangan mampu menekan jumlah kejadian pada bulan-bulan berikutnya.
Meski demikian, pemerintah tidak ingin lengah. Salah satu faktor yang dinilai memiliki hubungan erat dengan peningkatan karhutla adalah kondisi kekeringan.
Menurut Anwar, kekeringan mencapai puncaknya pada Agustus. Kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus.
Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” jelasnya.
Memasuki September, Gubernur meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan. Ia mengingatkan potensi lonjakan kejadian apabila kondisi kering masih berlangsung.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegas Anwar.
Hujan yang mulai turun di beberapa wilayah, kata dia, belum menjadi alasan untuk mengurangi kesiapsiagaan.
Sebab, sejumlah daerah masih berpotensi mengalami kekeringan berkepanjangan.
“Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama,” katanya.
Lima Langkah Konkret Hadapi Ancaman Karhutla
Untuk mengantisipasi potensi lonjakan karhutla pada September, penanganan diarahkan tidak hanya pada pemadaman ketika api sudah membesar, tetapi juga pada pencegahan dan deteksi dini.
Pertama, memperkuat pemantauan titik rawan: Pemerintah daerah bersama BPBD, Dinas Kehutanan, aparat TNI-Polri, BKSDA, pemerintah kabupaten/kota, hingga perangkat di tingkat desa perlu meningkatkan pemantauan di wilayah yang memiliki riwayat kebakaran dan kawasan dengan kondisi vegetasi kering.
Kedua, mempercepat respons ketika muncul titik api: Informasi mengenai kebakaran harus segera diteruskan kepada tim di lapangan agar proses pemadaman dapat dilakukan sebelum api meluas. Koordinasi komando juga perlu dibuat lebih jelas sehingga pengerahan personel dan peralatan dapat dilakukan secara cepat.
Ketiga, memprioritaskan wilayah dengan luasan kebakaran besar:
Daerah yang mencatat kejadian signifikan, termasuk sejumlah titik di Tojo Una-Una, perlu menjadi perhatian dalam penentuan prioritas patroli, kesiapan personel, serta dukungan peralatan pemadaman.
Keempat, memperkuat edukasi dan pencegahan di tingkat masyarakat:
Pemerintah kabupaten dan kota perlu menggencarkan sosialisasi mengenai bahaya pembakaran lahan secara terbuka, terutama kepada masyarakat yang beraktivitas di kawasan rawan kebakaran.
Pencegahan di tingkat masyarakat dinilai penting karena sebagian besar kebakaran dapat berkembang cepat ketika kondisi lahan sangat kering.
Kelima, membangun sistem pelaporan dan evaluasi lintas sektor:
Perkembangan titik panas, kejadian kebakaran, kondisi kekeringan, kebutuhan personel, hingga ketersediaan peralatan perlu dipantau secara berkala dan menjadi bahan evaluasi bersama. Dengan demikian, kebijakan penanganan dapat segera disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.
Langkah tersebut menjadi semakin penting karena ancaman karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan hutan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan, serta perekonomian apabila kebakaran meluas.
Rakor selanjutnya diisi arahan dan paparan dari unsur terkait, termasuk Pangdam, guna merumuskan langkah operasional penanganan karhutla di Sulawesi Tengah.
Sejumlah pejabat dan unsur terkait turut hadir, di antaranya Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala BKSDA, Sekretaris Kabupaten Morowali Utara, perwakilan Bupati Donggala, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satpol PP, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah mendorong penanganan karhutla dan kekeringan dilakukan secara cepat, terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Fokusnya bukan hanya memadamkan api, tetapi memastikan setiap potensi kebakaran dapat dideteksi lebih awal dan ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Memasuki September, kewaspadaan menjadi kata kunci. Ketika sebagian wilayah masih menghadapi kondisi kering, keberhasilan menekan karhutla akan sangat ditentukan oleh seberapa cepat pemerintah dan seluruh unsur terkait bergerak sebelum api membesar.
